Pelatihan implementasi dan aplikasi GIS

Geographic information system (GIS) atau Sistem Informasi Berbasis Pemetaan dan Geografi - Genesisbengkulu.org.

Salah satu cara memerangi kelaparan

Aksi ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk memerangi kelaparan, upaya ini adalah langkah penting yang dihasilkan untuk meraih tujuan bersama - Genesisbengkulu.org.

Pembalakan hutan di wilayah konservasi

Aktivitas pembalakan hutan masih saja terus berlansung di Mukomuko, ironisnya pembalakan haram ini sekan dibiarkan - Genesisbengkulu.org.

Demo perusahaan tambang pasir besi

Tuntutan warga 4 Desa di Kecamatan Maje agar Pemkab Kaur segera mencabut izin operasional PT Selomoro Banyu Arto (SBA) terus diserukan - Genesisbengkulu.org.

Pesona alam yang indah dan mempesona

Selain air sungai yang jernih, di tempat itu juga banyak terdapat spesies ikan. Wisatawan bisa melakukan kegiatan menangkap ikan.

Mukomuko peringatkan warga penggarap hutan tanpa izin



Mukomuko peringatkan warga penggarap hutan tanpa izin
Mukomuko (Antara) - Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, memperingatkan warga yang membuka lahan garapan tanpa izin dalam kawasan hutan produksi (HP) dan hutan produksi terbatas (HPT) di daerah itu.

"Kami akan mendata dan memberitahu masyarakat yang menggarap hutan tanpa izin mau atau tidak bermitra dalam pengelolaan hutan, kalau tidak mau ditindak secara hukum," kata Kepala Tata Usaha KPHP Kabupaten Mukomuko M Rizon di Mukomuko, Kamis.

Ia mengatakan masyarakat tidak bisa semaunya menggarap kawasan hutan. Ada aturan perundang-undangan yang mengatur tentang larangan menggarap kawasan hutan tersebut.

Ia mengatakan, masyarakat harus tahu bahwa kawasan hutan negara terutama HP dan HPT telah dibagi menjadi tiga blok, yakni blok lindung dan pemberdayaan.

"Segala bentuk aktivitas pembukaan lahan garapan untuk pertanian dan perkebunan tidak boleh dalam blok lindung. Kalau ada yang menggarap blok ini harus dikeluarkan," ujarnya.

Ia mengungkapkan, kawasan hutan yang boleh digarap itu berada di blok pemberdayaan. Namun ada beberapa persyaratan bagi masyarakat yang ingin menggarap lahan di blok pemberdayaan tersebut.

Ia menjelaskan, pengelolaan kawasan hutan di blok pemberdayaan hanya bisa dilakukan dengan pola kemitraan dengan instansi itu. Di luar itu dilarang.

Saat ini, sebutnya, sudah ada sebanyak 15 kelompok masyarakat yang mengajukan permohonan untuk melakukan penggarapan di blok pemberdayaan.

Dari belasan kelompok masyarakat ini, katanya, yang paling banyak mengusulkan menggarap lahan dalam HP Air Dikir. Kemudian di HPT Air Ipuh dua dan HP Air Rami.

Ia menerangkan, proses pemberian izin bagi kelompok ini sedikit mengalami kendala terkait instansi yang memiliki kewenangan dalam melakukan verifikasi di lapangan.

"Selama ini BP2HP Wilayah VI Lampung, kini lakukan oleh Perhutanan Sosial Kemitraan Lingkungan (PSKL) di Medan," ujarnya.

Secara struktur, katanya, organisasi ini belum lengkap. Instansi itu hanya menunggu kejelasan dari tim verifikasi dari PSKL Kementerian Kehutanan.
                                                                                              Jum’at 12 februari 2016  (Antara Bengkulu)

Galian C Milik Mantan Bup Diduga Rusak Lingkungan



KOTA MANNA – Diduga karena tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP), galian C milik mantan Bupati Bengkulu Selatan (BS) Reskan Effendi yang berlokasi di Siwak Sebiris Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna, kemarin (9/2) disidak Komisi III DPRD BS. Ini karena masukan dan laporan dari masyarakat kalau galian C milik mantan Bupati BS ini diduga merusak lingkungan.
“Menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait usaha penambangan galian C tersebut, kita langsung melakukan crosscheck lapangan. Hasilnya ternyata galian C tersebut memang memberikan dampak kerusakan lingkungan,” ungkap Ketua Komisi III DPRD BS, Faizal Mardianto, SH.
Dalam sidak tersebut Faizal didampingi langsung seluruh anggota Komisi III DPRD yakni Dodi Martian, S. Hut MM, Drs. Gunadi Yunir, MM. Drs. Dahun Rosyadi, Haswat, H Hatta Endrita, SE, dan H Yadera Suit, ST.
Dalam pantauan anggota dewan, mereka melihat portal yang dipasang warga sekitar di pintu masuk galian C, sebagai bentuk protes atas kegiatan penambangan yang merusak lingkungan tersebut.
Selain itu, dewan menemukan fakta baru atas aktivitas penambangan galian C tersebut. Yakni perizinan yang dikeluarkan Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bengkulu Nomor 198 Tahun 2015 tanggal 17 Desember dan ditandatangani Kadis ESDM Drs. Hermansyah Burhan tersebut terbukti melanggar aturan yang ada.
“Dalam perizinannya tertera kedalaman galian antara 1,5 meter hingga 2 meter. Namun setelah kita cek, kedalamannya bahkan sudah mencapai 4 meter. Ini jelas melanggar ketentuan,” tegas Faizal.
Dalam waktu dekat ini pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas ESDM Provinsi Bengkulu guna membahas terkait penerbitan izin operasi usaha galian C tersebut. “Kita akan koordinasi dengan Dinas Pertambangan ESDM Provinsi dalam waktu dekat mempertanyakan dasar penerbitan izin usaha galian C ini,” tegasnya.

Lokasi galian C milik mantan bupati Bengkulu selatan

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More