Pelatihan implementasi dan aplikasi GIS

Geographic information system (GIS) atau Sistem Informasi Berbasis Pemetaan dan Geografi - Genesisbengkulu.org.

Salah satu cara memerangi kelaparan

Aksi ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk memerangi kelaparan, upaya ini adalah langkah penting yang dihasilkan untuk meraih tujuan bersama - Genesisbengkulu.org.

Pembalakan hutan di wilayah konservasi

Aktivitas pembalakan hutan masih saja terus berlansung di Mukomuko, ironisnya pembalakan haram ini sekan dibiarkan - Genesisbengkulu.org.

Demo perusahaan tambang pasir besi

Tuntutan warga 4 Desa di Kecamatan Maje agar Pemkab Kaur segera mencabut izin operasional PT Selomoro Banyu Arto (SBA) terus diserukan - Genesisbengkulu.org.

Pesona alam yang indah dan mempesona

Selain air sungai yang jernih, di tempat itu juga banyak terdapat spesies ikan. Wisatawan bisa melakukan kegiatan menangkap ikan.

Hutan, Tambang, Pemerintah, dan Rupiah.

CUMAKITA.COM: Hutan merupakan penyangga kehidupan manusia. Kehadirannya sangat bermamfaat bagi keberlangsungan siklus kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi. Sumber mata air, habitat berbagai jenis flora dan fauna serta penjaga kelembapan serta daya serap tanah. Hutan berdasarkan fungsinya dibagi menjadi tiga yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Ketiga fungsi itu adalah fungsi pokok hutan.
Pemerintah yang dalam hal ini diberikan kewenangan untuk mengatur, mengurus segala hal yang berkaitan dengan hasil hutan, kawasan hutan. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan seharusnya mampu merealisasikannya dengan prinsip kemakmuran rakyat sesuai dengan isi undang-undang No 41 tahun 1999. Pemerintah juga diberikan kewenangan untuk dapat menetapkan kawasan hutan untuk tujuan tertentu yang bersifat untuk kepentingan umum tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.
Provinsi Bengkulu salah satu provinsi dengan kepemilikan aset kawasan hutan yang cukup luas. 46% dari luasan provinsi ini adalah kawasan hutan, yakni 924.631 Ha. Jika melihat dari presentase luasan kawasan hutan tersebut dapat disimpulkan bahwa provinsi Bengkulu merupakan provinsi yang kecil. Luasannya hanya 1.987.870 Ha1. Hal yang menyedihkan adalah luasan konsesi pertambangan di provinsi Bengkulu telah mencapai 557.4232 Ha lebih luas dari luasan APL provinsi ini. Dengan kata lain ada beberapa konsesi pertambangan masuk kedalam kawasan hutan, seperti hutan lindung dan hutan konversi. Alhasil 118. 699.723 Ha kawasan hutan dirambah.
Berdasarkan data dari Kementerian Kehutanan, Direktorat Jendral Planologi Kehutanan (10 Juli 2014) ada 20 perusahaan yang terindikasi masuk dalam kawasan hutan lindung. Berikut daftar nama perusahaan yang terindikasi masuk ke dalam kawasan hutan lindung :
NONAMA PERUSAHAANKABUPATENSTATUSLUASAN
1.Asa InvestmentBengkulu TengahIUP Eksplorasi1,5858 Ha
2.Asia HamiltonKaurIUP Ekslporasi1042,0422 Ha
3.Asia Bejana Inti AlamSelumaIUP Operasi Produksi45,7988 Ha
4.Belindo Inti AlamBengkulu UtaraIUP Operasi Produksi108,5786
5.Bengkulu Utara GoldBengkulu UtaraIUP Eksplorasi59,1754
6.Bukit SunurBengkulu TengahIUP Operasi Produksi30,147
7.Cakra Bara PersadaBengkulu TengahIUP Operasi Produksi1500, 3927 Ha
8.Dongin IndonesiaSelumaIUP Eksplorasi61,8294 Ha
9.Famiaterdio NagaraSelumaIUP Operasi Produksi94,5839 Ha
10.Famingtevto Bhakti AbadiSelumaIUP Operasi Produksi3,7364 Ha
11.Intermitra Selaras UnggulSelumaIUP Eksplorasi101,394 Ha
12.Jembar Agro LestariKaurIUP Operasi Produksi76,7821 Ha
13.Ferto RejangBengkulu TengahIUP Eksplorasi0,7681 Ha
14.Global KaltimBengkulu UtaraIUP Operasi Produksi0,0599 Ha
15.Kusuma Raya UtamaBengkulu TengahIUP Operasi Produksi950,3608 Ha
16.Laras Sakti MandiriBengkulu UtaraIUP Eksplorasi404,7085 Ha
17.Maha Bara KaryaKaurIUP Eksplorasi36,287 Ha
18.Puguh Sakti PermaiSelumaIUP Eksplorasi94,4591 Ha
19.Syam & Syah Arya Sinergi InvestmentSelumaIUP Eksplorasi50,9904 Ha
20.Tansi Madid EnergiLebongIUP Eksplorasi1.0558 Ha
Kawasan hutan yang menjadi sasaran antara lain Hutan Lindung BT Rajamendara, Hutan Lindung BT Sanggul, Hutan Lindung Bukit Daun, Hutan Lindung BT Sanggul, HPT Air Talo, bahkan PT. Asia Hamilton telah masuk sampai ke dalam Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS)3. Sesuai dengan UU No 61 tahun 2012 tentang Penggunaan Kawasan Hutan maka setiap perusahaan yang masuk dalam kawasan butan harus mendapatkan izin pinjam pakai dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun faktanya dari sekian banyak perusahaan yang masuk kedalam kawasan tersebut hanya ada lima perusahaan yang mendapat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan satu Izin Prinsip4.
Perusahaaan yang mendapat IPPKH:
NONAMA PERUSAHAANLUASAN
1.PT. Bara Indah Lestari1,013.28 Ha
2.PT. Danau Mas Hitam370.00 Ha
3.PT. Ratu Samban Mining128.58 Ha
4.PT. Bukit Sunur700 Ha
Perusahaan yang mendapat Izin Prinsip:

NONAMA PERUSAHAANLUASAN
1.PT. Inti Bara Persada200.94 Ha
Jika benar kita menganggap hutan sebagai penyangga kehidupan maka tidak ada tawar menawar. Sangat jelas dalam undang-undang tidak boleh ada perubahan fungsi pokok kawasan hutan, maka tidak ada tambang dalam kawasan hutan!. Pemerintah dengan kewenangannya dengan gampang membuat peraturan-peraturan yang secara laten melegalkan praktik-praktik pengerusakan kawasan hutan. Tetap dengan tameng pemasukan terhadap kas negara, maka izin-izin pun di keluarkan.

IMG_3186
Kerugian Negara
Jika kita coba analisis kerugian negara akibat masuknya pertambangan di dalam kawasan hutan dengan menghitung jumlah tegakan pohon yang terdapat didalam kawasan tersebut yang kemudian di tebang oleh pihak perusahaan pada masa eksplorasi. Terdapat 118. 699.7 Ha kawasan yang dirambah oleh perusahaan, jika kita asumsikan di dalam 1 Ha kawasan hutan dapat menghasilkan 112 kubik kayu meranti, dan 250 kubik kayu campuran (acuan dari penghitungan jumlah tegakan di kawasan HPT Air Majunto yang dirambah oleh PT Agromuko pada tahun 2008), maka perhitungan nya adalah sebagai berikut:
Jumlah keseluruhan kubik X harga perkubik
Kayu Meranti :
112 X 118.699 = 13.294.288 kubik
13.294.288 X Rp 3.000.000 (harga saat ini) = Rp 39.882.864.000.000,-
Kayu campuran:
250 X 118.699 = 29.674.750 kubik
29.674.750 X 1.000.000 (harga saat ini) = Rp 29.674.750.000.000,-
Maka terindikasi jumlah total kerugian negara dari tegakan kayu yang terdapat di dalam kawasan hutan adalah Rp 69.557.614.000.000,-. Provinsi Bengkulu menyumbang kerugian negara sebesar Rp 69 Triliun.

Kerugian Perekonomian Negara
Kerugian perekonomian negara adalah tindakan orang perorang, pejabat negara yang merugikan perekonomian negara (nilai produksi masyarakat), UU No 31 tahun 1999. Dengan masuknya pertambangan di dalam kawasan hutan mengakibat rusaknya daerah tangkapan air sehingga mata air menjadi hilang. Jika sumber mata air hilang maka akan berdampak pada ketersediaan air. Hal ini lah yang menyebabkan sawah-sawah petani kering saat musim kemarau tiba karena debit air semakin berkurang. Seperti sungai Bengkulu yang semakin hari debitnya semakin berkurang akibat aktifitas pertambangan. Salah satu Perusahaan tambang batu bara yang beraktifitas di daerah tangkapan air atau chatment area ini adalah PT. Danau Mas Hitam yang juga mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan seluas 370 Ha.

IMG_2685
Masuknya aktifitas pertambangan di dalam chatment area bukan hanya mengurangi debit air sungai saja tetapi juga membuat keru air-air sungai. Hal ini mengakibatkan ikan-ikan sungai semakin langka ditemukan. Kuantitas ikan-ikan sungai semakin berkurang dewasa ini. Masyarakat desa yang menggantungkan hidupnya dari menangkap ikan di sungai semakin terbebani. Dapat dikatakan bahwa nilai produksi mereka juga semakin berkurang seiring dengan semakin berkurangnya jumlah ikan-ikan sungai tersebut.
Selain itu juga hasil uji kualiatas pada DAS Sungai Bengkulu yang dilakukan oleh Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Bengkulu membuktikan DAS Sungai Bengkulu telah tercemar akibat aktifitas pertambangan. Sungai Bengkulu menjadi sumber PDAM untuk masyarakat di kota Bengkulu. PDAM di kota Bengkulu saat ini hanya layak dipakai untuk mencuci dan mandi, namun tidak lagi layak sebagai air minum. Masyarakat kota Bengkulu harus membeli air yang akan dimasak untuk air minum dan keperluan memasak. Masyarakat yang telah membayar biaya PDAM seharusnya mendapatkan air yang bersih namun tidak, dan harus mengeluarkan uang lagi untuk membeli air isi ulang untuk memenuhi kebutuhan dapur mereka. Benang merah dari masuknya tambang dalam kawasan hutan adalah kurangnya kualitas dan kuantitas air. Hal ini tanpa disadari adalah praktik pengurangan nilai produksi masyarakat.
Hal-hal tersebut diatas secara nominal tidak dapat dihitung berapa rupiah kerugian perekonomian masyarakatnya. Namun hal yang tidak terelakkan adalah kegiatan pertambangan membawa kerugian yang besar, apalagi pertambangan yang masuk didalam kawasan hutan menyebabkan keuangan negara merugi serta nilai perekonomian masyarakat juga turut merugi. Praktik-praktik seperti ini juga sarat dengan tindak pidana korupsi.
PP No 61 tahun 2012
Pemerintah dengan segala kewenangannya sesuai dengan PP No 61 tahun 2012, menerangkan bahwa bupati bertugas untuk mengeluarkan izin prinsip yang kemudian mengajukan permohonan kepada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengeluarkan izin pinjam pakai kawasan hutan. Maka dengan kata lain bupati dan menteri lingkungan hidup dan kehutanan lah yang memiliki kewenangan penuh untuk proses pelepasan hutan. Jika pelepasan kawsan hutan sarat dengan praktik-praktik tindak pidana korupsi maka subjek utamanya adalah bupati setempat serta menteri lingkungan hidup dan kehutanan.
Undang-undang no 23 tahun 2014 yang terabaikan
Sesuai dengan isi undang-undang no 23 tahun 2014, kewenangan penuh diberikan kepada gubernur untuk dapat mencabut semua izin-izin pertambangan yang tidak mengindahkan peraturan. Masuknya beberapa tambang di dalam kawasan hutan telah menjadi rahasia umum. Telah banyak kampanye-kampanye yang dilakukan untuk menginformasikan kepada masyarakat dan pemerintah tentang hal ini. Namun faktanya gubernur tidak juga bergeming dan menindak tegas perusahaan pertambangan yang melakukan praktik jahat tersebut.
Seharusnya ketika praktik jahat ini terkuak maka gubernur dengan segala kewengannya tersebut dapat mencabut semua izin-izin pertambangan. Pencabutan izin tambang yang masuk dalam kawasan hutan adalah bukti keseriusan pemerintah melalui gubernur untuk menjaga keselamatan ekosistem.
Yang menakutkan adalah adanya unsur-unsur kesengajaan dari pemerintah untuk tidak menindak tegas praktik jahat yang dilakukan oleh perusahaan tambang batu bara. Sengaja tambang dibiarkan beraktifitas di dalam kawasan untuk dikemudian hari dengan alasan tambang sudah beroperasi maka jalan terakhir adalah kawasan dilepaskan. Disinilah indikasi terjadinya praktik Tindak Pidana Korupsi (TPK).
Tidak menutup kemungkinan jika hal ini tidak ditindak lanjuti dengan serius oleh pemerintah kita akan kehilangan penyangga kehidupan (hutan). Buffer zone dari taman nasional semakin marak dimasuki tambang, maka saat ini taman nasional berada pada status terancam!.
Hutan hilang, tambang merajelala, pemerintah seenaknya dan tertidur pulas, rupiah hilang begitu saja. (uats)
  
1 Data Biro Pemerintahan Provinsi Bengkulu 2013 di sampaikan pada presentasi Gubernur Bengkulu
2 Data berdasarkan kajian yayasan konsorsium Genesis
3 Data Tim Anti Mafia Tambang (Genesis, Walhi, Akar)
5Data Kementrian Kehutanan, Direktorat Jendral Planologi Kehutanan
Sumber dari Cumakita.Com

16 sekolah terapkan pendidikan lingkungan hidup

Bengkulu -  Sebanyak 16 sekolah mulai tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas di dua kabupaten di Provinsi Bengkulu mulai menerapkan pendidikan lingkungan hidup bagi pelajar yang diintegrasikan dalam muatan lokal.

"Belum menjadi pelajaran wajib, tapi sudah masuk ke muatan lokal, ini satu kemajuan positif," kata Pendiri Yayasan Genesis, Barlian di Bengkulu, Jumat.

Ia mengatakan silabus pendidikan lingkungan hidup yang disusun Yayasan Genesis dan lembaga lingkungan Flora and Fauna International (FFI) tersebut sudah melalui verifikasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu.

Setelah bedah silabus pendidikan lingkungan hidup digelar di Diknas Provinsi, Yayasan Genesis menerapkan silabus tersebut untuk pertama kali di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Syuhada di Desa Sungai Ipuh, Kabupaten Mukomuko.

Kini, silabus tersebut sudah menyebar di 15 sekolah lainnya di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dan Mukomuko.

Sekolah yang sudah menerapkan yakni SD Negeri 05, SD Negeri 07 dan SD Negeri 08 Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara.

Selanjutnya SD Negeri 09, SD Negeri 22, SMP Negeri 02 Kecamatan Ulak Kupai Kabupaten Bengkulu Utara. Berikutnya SMK Negeri 1 Napal Putih, SMA Negeri 1 Ulak Kupai, SMK Negeri 02 Putri Hijau, SMA Tenera, SMP Negeri Tenera, SD Tenera, Bengkulu Utara.

Silabus tersebut juga sudah diajarkan di SMP 5 Ulak Kupai, SMP Negeri 3 Putri Hijau Bengkulu Utara dan SMP Negeri 6 Putri Hijau, Bengkulu Utara.

"Di 15 sekolah ini masih diintegrasi dalam muatan lokal, kalau di MTs Syuhada Mukomuko sudah jadi pelajaran wajib," kata dia.

Selain menyediakan silabus, Yayasan Genesis juga siap memfasilitasi pelatihan bagi para guru yang akan mengajarkan pendidikan lingkungan hidup.

Barlian mengatakan pendidikan lingkungan hidup yang diatur dalam silabus itu disesuaikan dengan lingkungan kehidupan para siswa.

"Mereka lebih dituntun untuk mengenal lingkungan rumah, sekolah dan tempat tinggalnya dan mereka memahami perannya dalam lingkungan itu," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa lewat program yang diharapkan menjadi pelajaran wajib bagi siswa ini diharapkan dapat membentuk karakter siswa yang bertanggung jawab terhadap dirinya, sekolah dan lingkungan rumah, khususnya dalam praktik yang mendukung pelestarian lingkungan hidup.

Materi silabus berbeda untuk tiap tingkatan di mana untuk SD dituntun pada pengenalan lingkungan, tingkat SMP para siswa memahami bentuk kerusakan lingkungan oleh manusia dan upaya pencegahannya.

"Sedangkan pelajar SMA diarahkan untuk memahami dampak dari kerusakan lingkungan" ucapnya.

Dalam materi pendidikan tersebut, para siswa dilibatkan dalam kegiatan pelestarian lingkungan dan mengantisipasi bencana alam yang berpotensi terjadi di daerah mereka.

Siswa juga dibekali pengetahuan dalam pengelolaan lingkungan berbasis kearifan lokal dengan tujuan akhir untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan.

Harmoko dari SMK Negeri 2 Putri Hijau mengatakan pendidikan lingkungan hidup di sekolahnya diintegrasikan dengan kegiatan ekstrakurikuler Pramuka.

"Kami juga membuat kegiatan 'sekolah minggu' dan 'sekolah jumat' setiap pekan untuk meningkatkan pengetahuan siswa tentang lingkungan," katanya. ( antara)

Kehadiran Tambang Menuju Kemiskinan

Genesis Bengkulu.Pertambangan sebagai usaha peningkatan perekonomian masyarakat maupun daerah ternyata hanya kamuflase saja. Tak banyak sumbangsih yang diberikan oleh kegiatan tersebut. Buktinya rakyat masih melarat, pembangunan tidak juga signifikan, bahkan pemerintah harus mengeluarkan dana yang besar untuk perbaikan-perbaikan infrastruktur akibat aktivitas pertambangan tersebut, contoh nyata jalan.

“Dimana dan kapan pertambangan masuk, disitu lah sumber kemiskinan” pernyataan ini semakin menguatkan bahwa selama ini hanya kamuflase-kamuflase lah yang di bangun. Wajah yang tak muda itu dengan penuh ketegasan mengucapkan nya. Walau usia tak lagi muda, namun jiwa tetaplah muda. Dia adalah Ichwan Yunus, Bupati Mukomuko. Cukup panjang waktu kami ( tiem Genesis Bengkulu ) bercerita benang merahnya hanya untuk bagaimana terdapat keseimbangan antara manusia dan alam. Jumat (12/06/2015). Dia buktikan dengan mencabut 11 izin tambang sekaligus. Ini cukup menarik karena pencabutan ini di lakukan saat-saat dia tengah bertarung untuk merebutkan kursi no satu di provinsi ini. Andai semua pihak terkhusus nya para pemimpin bisa melihat ini sebagai hal yang penting, maka takan ada eksploitasi. Mudah-mudahan ini benar adanya, bukan juga sebentuk kamuflase.

Tambang sumber kemiskinan agaknya tepat adanya. Buktinya saja daerah mana yang menjadi konsesi tambang yang lebih terlihat maju di banding dengan daerah yang tidak menjadi konsesi pertambangan?

Taba penanjung merupakan kecamatan yang terdapat di kabupaten Bengkulu Tengah dan juga daerah yang sejak sekitar tahun 80 an telah menjadi daerah konsesi pertambangan. Hari ini kita bisa lihat bagaimana keadaan masyarakat di kabupaten tersebut, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun infrastruktur yang ada. Kabupeten Bengkulu Tengah merupakan kabupaten dengan kondisi jalan yang buruk. Terdapat 24 IUP pertambangan di kabupaten ini. Jika pertambangan sebagai sumber peningkatan perekonomian seharusnya kabupaten ini sudah maju, namun faktanya dapat kita lihat     bersamajalan 2, Perusahaan pertambangan juga mengklaim kehadiran mereka akan berdampak pada perluasan lapangan pekerjaan, nyatanya hanya beberapa orang masyarakat saja yang dilibatkan menjadi pekerja, itu pun sebagai buruh kasar. Selebihnya diisi oleh orang-orang berbangsa asing. Kemudian, mereka juga mengklaim bahwa tambang memberikan kontribusi besar bagi Pendapatan Asli Daerah, namun kami coba membuka kembali kliping-kliping media yang telah kami kumpulkan bersama terkait permasalahan pertambangan di provinsi Bengkulu. “Pendapatan Asli Daerah (PAD) nihil dari sektor pertambangan batubara, Bengkulu dapat jalan rusak, lingkungan hancur” kata salah satu anggota DPRD Provinsi, Edi Sunandar. (Kupasbengkulu.com, 16 Januari 2015). Dia juga mengatakan bahwa daerah tak mendapatkan keuntungan langsung, namun sumbangan itu diberikan kepada pihak ketiga. Siapakah pihak ketiga tersebut?

Bukan kah pernyataan-pernyataan seperti itu sangat mempertegas bahwa kita juga tetap miskin walau terdapat sebanyak 43 IUP Operasi Produksi pertambangan di provinsi ini. Seharusnya ini juga bisa menjadi perhatian serta pertimbangan bagi pengambil kebijakan untuk bisa mencabut 66 IUP Eksplorasi yang saat ini sedang berlangsung.

Bicara soal tambang, tak habis-habisnya kita bicara soal kerugian. Menurut data tim korsup KPK Anti Mafia Tambang (Genesis, Walhi, Akar) provinsi Bengkulu mengalami kerugian land rend sebesar IDR 25,054,970,490.00. Selain itu ada kerugian yang besar yang diterima masyarakat Bengkulu yaitu diserobotnya kawasan hutan lindung dan konservasi seluas 118.699.72 ha tanpa memiliki izin pinjam pakai sesuai dengan UU 41 tahun 2009. Berapa kerugian perekonomian negara yang harus ditanggung.

Belum lagi masalah lobang-lobang tambang yang masih mengangah akibat tidak adanya kegiatan reklamasi. Seharusnya lahan bekas konsesi pertambangn itu dapat di kelolah kembali nyata nya harus terbengkalai begitu saja. Lobang-lobang ngangahan yang di penuhi air beracun itu di klaim sebagai tempat wisata. Jika pemerintah ingin menimbul kembali galian-galian tersebut berapa lagi biaya yang harus di keluarkan.

Hal-hal diatas membuktikan bahwa      sesungguh nya pertambangan tidak berdampak bagi perekonomian daerah dan masyarakat sekitarnya, adanya kerugian-kerugian yang di tanggung. Pemerintah dapat berfikir ulang untuk 66 IUP Eksplorasi yang sedang berjalan.

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More