Pelatihan implementasi dan aplikasi GIS

Geographic information system (GIS) atau Sistem Informasi Berbasis Pemetaan dan Geografi - Genesisbengkulu.org.

Salah satu cara memerangi kelaparan

Aksi ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk memerangi kelaparan, upaya ini adalah langkah penting yang dihasilkan untuk meraih tujuan bersama - Genesisbengkulu.org.

Pembalakan hutan di wilayah konservasi

Aktivitas pembalakan hutan masih saja terus berlansung di Mukomuko, ironisnya pembalakan haram ini sekan dibiarkan - Genesisbengkulu.org.

Demo perusahaan tambang pasir besi

Tuntutan warga 4 Desa di Kecamatan Maje agar Pemkab Kaur segera mencabut izin operasional PT Selomoro Banyu Arto (SBA) terus diserukan - Genesisbengkulu.org.

Pesona alam yang indah dan mempesona

Selain air sungai yang jernih, di tempat itu juga banyak terdapat spesies ikan. Wisatawan bisa melakukan kegiatan menangkap ikan.

Kolam Limbah Pabrik

Kolam Limbah Pabrik
Rabu 22 maret 2017
MUKOMUKO – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Mukomuko dalam waktu dekat kembali turun lapangan. Kali ini menyasar kolam penampungan limbah seluruh pabrik Cruide Palm Oil (CPO). Terutama ke pabrik CPO yang sudah beroperasi lima tahun lebih.
Kepala DLH Mukomuko, drg. Robin Linton menyatakan akan menurunkan tim teknis megnkaji kondisi kolam penampungan limbah. Tim teknis ini akan menghitung volume cairan dan endapan limbah di setiap kolam.
Menurut Robin, langkah tersebut untuk mengetahui tingkat kemampuan daya tampung kolam limbah terkini. Sebab kolam limbah cukup rawan meluber atau merembes. Jika itu terjadi, dampak ke lingkungan bakal sulit diatasi dan dicegah.
“Untuk menghindari itulah, kita lihat kondisi sebenarnya di lapangan. Kalau sudah terjadi, kita akan lebih repot. Turun ke lokasi juga bukan tidak percaya dengan laporan yang masuk secara tertulis, tapi untuk memastikan kondisi sebenarnya,” beber Robin.
Robin mengingatkan, perusahaan tidak lengah dengan kondisi kolam limbahnya. Terlebih kini kerap terjadi hujan. Kolam limbah yang sudah dangkal, akan sangat berbahaya ketika musim penghujan. Lingkungan sekitar yang dirugikan dari kelalaian mengontrol kolam limbah.
“Perusahaan harus serius, jangan main-main. DLH tidak akan segan bertindak jika ada perusahaan yang nakal, cuek, tidak peduli dengan kolam limbahnya,” tegas Robin.
(Harian Rakyat Bengkulu)

Ada Perusahaan Tambang Nunggak Pajak Galian C

Ada Perusahaan Tambang Nunggak Pajak Galian C
Sabtu 18 maret 2017
ARGA MAKMUR – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menemukan perusahaan yang menunggak pembayaran pajak batu dan pasir sungai atau galian C. Tunggakan ini bukan hanya terjadi pada perusahaan tambang, melainkan perusahaan perkebunan yang menggunakan hasil tambang tersebut.
Kepala Bapenda BU Sugeng, SE yang baru seminggu menjabat tersebut mengaku mulai mendata perusahaan penunggak pajak tersebut. Setelah menemukan hasil final jumlah perusahaan penunggak pajak, saat ini bawahannya diminta untuk mendata ulang. “Ada beberapa nama perusahaan yang menunggak pajak masuk ke meja saya. Kita masih melakukan pendataan,” beber Sugeng.
Dalam waktu dekat, ia akan melayangkan surat teguran bagi perusahaan tambang maupun perusahaan yang menggunakan hasil tambang untuk segera membayar. Dia memastikan akan lebih ketat lagi menekan perusahaan untuk tetap taat pajak. “Memang kita harus lebih ketat, esensi pembayaran pajak memang harus memaksa,” tegasnya.

Jika memang tidak ada niat baik untuk membayar pajak, ia megancam akan berkoordinasi dengan Bupati untuk mempertimbangkan izin perusahaan tersebut. Saat ini, Pemkab BU memang tengah konsentrasi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pajak dan retribusi. “Kita tidak ingin main-main dan harus tegas untuk meningkatkan PAD. Karena sudah ada aturan mengenai pajak dan retribusi tersebut,” pungkas Sugeng.

(Harian Rakyat Bengkulu)

Cek Lokasi HGU PT BBS Pansus ke Kementerian

Cek Lokasi HGU PT BBS Pansus ke Kementerian
Rabu 16 maret 2017
MUKOMUKO – Tampaknya Pansus DPRD Mukomuko belum bisa menuntaskan konflik penguasaan Hak Guna Usaha (HGU) PT. BBS bulan Maret ini. Pasalnya, hingga kemarin (15/3) Pansus masih butuh banyak agenda untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.

Salah satunya, hari ini (kemarin), Pansus mendatangi Kementerian Agraria dan Tata Ruang (KemenATR). Kedatangan Pansus, kata Ketua Pansus, H. Badrun Hasani, SH, MH untuk konsultasi dan koordinasi serta mencari data terkait HGU PT. BBS.
“Kami berangkat ke Jakarta, agenda Pansus mendatangi Kementerian ATR. Ini untuk menuntaskan permasalahan penguasaan HGU PT. BBS,” papar Badrun.

Selain itu, Pansus sudah melayangkan surat ke Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Mukomuko. Surat itu minta BPN bersama-sama Pansus mengecek lokasi dan penentuan titik koordinat HGU PT. BBS. Juga titik koordinat HGU yang sempat diputuskan sebagai HGU terlantar yang sekarang masih menunggu penetapan Kementerian.

Selain itu, lanjut Badrun, Pansus akan minta pendapat ahli hukum soal keabsahan dokumen surat pinjam pakai, perjanjian kerja, dan akta pengikatan jual beli antara PT. BBS dengan PT. DDP. Karena, dokumen itulah yang selama ini menjadi pegangan PT DDP menggarap lahan HGU PT. BBS.
“Bahkan dokumen itu juga yang dijadikan dasar bagi PT. DDP untuk menguasai dan menggarap lahan, serta mengalihkan komoditas dari awalnya izinnya tanaman kakau menjadi komoditas kelapa sawit,’’ demikian Badrun.
(Harian Rakyat Bengkulu)



Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More