Pelatihan implementasi dan aplikasi GIS

Geographic information system (GIS) atau Sistem Informasi Berbasis Pemetaan dan Geografi - Genesisbengkulu.org.

Salah satu cara memerangi kelaparan

Aksi ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk memerangi kelaparan, upaya ini adalah langkah penting yang dihasilkan untuk meraih tujuan bersama - Genesisbengkulu.org.

Pembalakan hutan di wilayah konservasi

Aktivitas pembalakan hutan masih saja terus berlansung di Mukomuko, ironisnya pembalakan haram ini sekan dibiarkan - Genesisbengkulu.org.

Demo perusahaan tambang pasir besi

Tuntutan warga 4 Desa di Kecamatan Maje agar Pemkab Kaur segera mencabut izin operasional PT Selomoro Banyu Arto (SBA) terus diserukan - Genesisbengkulu.org.

Pesona alam yang indah dan mempesona

Selain air sungai yang jernih, di tempat itu juga banyak terdapat spesies ikan. Wisatawan bisa melakukan kegiatan menangkap ikan.

PT SBS Merambat ke Perizinan

PT SBS Merambat ke Perizinan
Jum’at 24 februari

KOTA MANNA – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) ikut ambil bagian dalam laporan dugaan pencemaran Sungai Air Selali oleh PT Sinar Bengkulu Selatan (SBS) di Desa Nanjungan. Tak hanya mempermasalahkan uji limbah CPO parameter Total Suspendid Solid (TSS) yang terbukti melebihi ambang batas, Walhi juga mempertanyakan perizinan PT SBS.
“TSS pada uji limbah kolam 11 melebihi ambang batas. Proses pengambilan sampel sudah disiapkan jauhari, sudah terlampaui 1, apalagi kondisi tidak terpantau,” sesal Kepala Departemen Kajian Pembelaan dan Hukum Lingkungan Walhi Pusat Zenzi ditemui di kantor bupati kemarin (23/2).
Lantaran itulah, kemarin Zenzi bersama anggota Walhi Bengkulu mendatangi langsung kantor Bupati BS. Kedatangan mereka mempertanyakan perizinan PT. SBS sebagai tindaklanjut dari hasil uji laboratorium limbah CPO pada kolam 11 dan sampel Sungai Air Selali, karena satu parameter pada uji kolam 11, yaitu TSS melebihi ambang batas.“Selama pabrik berdiri sejak tahun 2013, limbah terindikasi mencemari. Setiap tahun, 2013, 2014, 2015, 2016, dan 2017 ditemukan ada parameter melebihi ambang batas. Dimana pengawasan pemerintah, kenapa sampai bisa terjadi seperti ini,” beber Zenzi.
Dijelaskan Zenzi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan, yang intinya pemerintah wajib melakukan pengawasan setelah memberi izin berdirinya pabrik. Bila pengawasan tidak dijalankan maka konsekuensinya pidana, karena itulah mereka mempertanyakan perizinan PT. SBS. “Pejabat pemberi izin bisa dipidana kalau tidak melakukan pengawasan, bisa tidak dipidana jika izin operasinya dicabut,” terang Zenzi.
Menindaklanjuti pertemuan dengan Walhi, bupati, sambung Zenzi, bupati bersedia menjadwalkan pertemuan lanjutan hari ini di kantor bupati dengan menghadirkan unsur FKPD, dan dinas teknis. “Kita ingin melihat komitmen penegak hukum di daerah, langkah selanjutnya tergantung hasil pertemuan besok (hari ini,red). Yang jelas kita tidak akan berhenti di pemda saja, kita akan mendorong ke kementerian,” pungkas Zenzi.
(Bengkuklu Ekspress)


Genesis: Hak Pengusahaan Hutan Hambat Perhutanan Sosial

Genesis: Hak Pengusahaan Hutan Hambat Perhutanan Sosial
Kamis, 23 Februari 2017 16:05 WIB

Bengkulu - Koordinator Program Yayasan Genesis Bengkulu, Supintri Yohar mengatakan tiga izin pengusahaan hutan yang dimiliki PT Bentara Arga Timber dan dua koperasi pemegang izin Hutan Tanaman Rakyat (HTR) menghambat percepatan program Perhutanan Sosial dengan target capaian 100 ribu hektare di daerah ini.

"Ada tiga perusahaan pemegang izin usaha sektor kehutanan yang kondisinya terbengkalai, padahal berpotensi menjadi sasaran program perhutanan sosial," katanya di Bengkulu, Kamis. 
Izin pengelolaan hutan yang diberikan ke PT Bentara Arga Timber (BAT) berupa Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) seluas 23.000 hektare diterbitkan Pemda Bengkulu Utara pada 2002 dan berakhir pada 2020.
Namun, sejak 2009 perusahaan tersebut tak lagi beraktivitas sehingga sebagian kawasan hutan itu diduduki masyarakat hingga seluas 3.000 hektare.

"Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah menerbitkan surat rekomendasi pencabutan izin ke Pemda Bengkulu Utara pada 2016," katanya.
Surat tersebut menurut Supintri dapat dikatakan salah alamat, sebab wilayah pengusahaan perusahaan itu sudah masuk dalam wilayah Kabupaten Mukomuko yang dimekarkan dari Kabupaten Bengkulu Utara pada 2003.
"Karena posisinya sudah masuk wilayah kabupaten lain, sedangkan pemberi izin pemda lama, jadi seharusnya jadi kewenangan pemerintah provinsi," ucapnya.
Sementara izin Hutan Tanaman Rakyat (HTR) diterbitkan Pemda Kabupaten Kaur untuk Koperasi Usaha Kaur Sejahtera seluas 10.000 hektare pada 2009 dan Koperasi Kaur Sumber Rejeki 8.230 ha pada 2010 juga kondisinya terbengkalai.
Bahkan, menurut Supintri hampir setengah dari luasan kawasan yang masuk dalam izin kedua koperasi itu sudah diduduki masyarakat untuk dijadikan kebun.

"Kedua koperasi ini juga tidak lagi beraktivitas sehingga izinnya sudah layak dicabut," ucapnya.

Ia memperkirakan bila ketiga izin pengusahaan hutan tersebut dialihkan ke program perhutanan sosial maka sebanyak 21.000 keluarga petani dapat mengakses hutan tersebut dengan asumsi dua hektare per keluarga petani.

Yayasan Genesis yang menjadi pendamping masyarakat dalam program perhutanan sosial di Bengkulu mengatakan saat ini baru 15 ribu hektare kawasan hutan yang diusulkan dalam program perhutanan sosial. 

Sementara target pemerintah untuk perhutanan sosial wilayah Provinsi Bengkulu mencapai 100 ribu hektare.

(Antara Bengkulu)

Perda Mukomuko No 06 tahun 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR    06   TAHUN 2012
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MUKOMUKO
TAHUN 2012–2032.

Lingkup Wilayah Perencanaan Kabupaten
Pasal 2
(1)  Lingkup wilayah perencanaan Kabupaten terdiri atas lima belas kecamatan dengan luas wilayah 4.037 (empat ribu tiga puluh tujuh) kilometer persegi sebagaimana data Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003..
(2)  Batas wilayah Kabupaten, meliputi :
a.  Sebelah Utara           :Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat;
b.   Sebelah Timur          :Kabupaten Kerinci dan Kabupaten  Merangin Provinsi Jambi;
c.   Sebelah Selatan      :Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara; dan

d.  Sebelah Barat           :Dengan Samudera Hindia.


Selengkapnya di alamat ini :



http://www.mediafire.com/file/t71wi43mjbn8vvi/PERDA_6_tahun_2012_%28RTRW_MM%29.pdf

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More