Pelatihan implementasi dan aplikasi GIS

Geographic information system (GIS) atau Sistem Informasi Berbasis Pemetaan dan Geografi - Genesisbengkulu.org.

Salah satu cara memerangi kelaparan

Aksi ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk memerangi kelaparan, upaya ini adalah langkah penting yang dihasilkan untuk meraih tujuan bersama - Genesisbengkulu.org.

Pembalakan hutan di wilayah konservasi

Aktivitas pembalakan hutan masih saja terus berlansung di Mukomuko, ironisnya pembalakan haram ini sekan dibiarkan - Genesisbengkulu.org.

Demo perusahaan tambang pasir besi

Tuntutan warga 4 Desa di Kecamatan Maje agar Pemkab Kaur segera mencabut izin operasional PT Selomoro Banyu Arto (SBA) terus diserukan - Genesisbengkulu.org.

Pesona alam yang indah dan mempesona

Selain air sungai yang jernih, di tempat itu juga banyak terdapat spesies ikan. Wisatawan bisa melakukan kegiatan menangkap ikan.

Serangan Sawit dan Tambang di Seblat


Seusai keluarnya UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Marga Seblat yang menetap di sebelah utara Bengkulu atau sebelah barat Bukit Barisan membentuk sebuah kecamatan. Pada tahun 1975, Buktin Dian selaku PasirahMarga Seblat memimpin pembentukan pemerintahan daerah tersebut.
Saat berkunjung ke Gunung Husin yang terletak di Lebong Kandis, Buktin Dian terkagum saat melihat ke bawah, wilayah Marga Seblat yang dipimpinnya, berupa hamparan hutan hijau yang luas. Dia pun mengibaratkan hamparan hutan berbukit itu sebagai seorang putri yang belum tersentuh lelaki. Yang masih hijau atau perawan.
Dia pun mengusulkan nama pengganti Marga Seblat menjadi Kecamatan Bukit Putri Hijau. Tapi berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Nomor 138/4658/PUOD tanggal 21 November 1991 nama kecamatan ditulis Putri Hijau bukan Bukit Putri Hijau.
Sejak tahun 1974, sebagian kawasan tersebut dijadikan Hak Pengusahan Hutan (HPH). Misalnya lokasi PLG Seblat yang sebelumnya merupakan wilayah HPH yang dipegang PT Maju Jaya Raya Timber. Perusahaan ini mengantongi izin Keputusan Menteri Pertanian Nomo: 422/Kpts/Um/8/1974. Kawasan ini menjadi blok tebangan pada 1989-1990.
Dengan politik kependudukan, Putri Hijau tidak langsung menjadi kecamatan. Penduduknya hanya 800 kepala keluarga. Maka, pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara yang saat itu dipimpin Burhan Dahri, mengusulkan adanya program transmigrasi ke pemerintah pusat.
Pada 1981-1982 datanglah rombongan transmigrasi dari Jawa. Para transmigran ini menetap di sejumlah desa, seperti Desa Karang Pulau, Desa Air Petai, Desa Karang Tengah, Desa Air Muring. Berkembang pula di Desa Karya Pelita, Desa Suka Makmur, Desa Air Putih, Desa Cipta Mulya, Desa Air Pandan. Hingga akhirnya transmigran yang menetap di Desa Suka Maju dan Suka Baru.
Awalnya, kerusakan hutan di Putri Hijau tidak begitu parah. Sebab para transmigran membuka hutan perkebunan palawija. Bersamaan itu munculah perusahaan perkebunan sawit, yakni PT Agricinal. Akibatnya para transmigrasi yang sebelumnya menanam palawija, beransur menanam kelapa sawit. Mereka ikut program PIR (Perkebunan Inti Rakyat) kelapa sawit.

Klik pada tabel untuk memperbesar. Diolah dari berbagai sumber dan data

Puncak konflik, saat kehadiran 200 kepala keluarga transmigran di dekat Desa Suka Merindu, Kecamatan Putri Hijau pada 1992. Para transmigran yang menetap di wilayah yang kemudian dinamakan Desa Suka Maju dan Suka Baru, hampir setiap hari dikunjungi beruang madu atau harimau.
Akibat konflik tersebut, Menteri Kehutanan pada 8 Desember 1995 menetapkan kawasan konservasi dengan fungsi khusus Pusat Latihan Gajah (PLG) Seblat seluas 6.865 hektar dengan SK Menhut No.658/Kpts-II/1995 di Lebong Kandis. Lokasi ini bekas HPH yang dipegang PT Maju Jaya Raya Timber.

Keberadaan PLG  Seblat menjadi benteng terakhir keberadaan gajah, harimau, tapir dan beruang madu. Sebab PLG Seblat dikepung perkebunan sawit. Di sebelah utara dan timur dibatasi perkebunan sawit milik PT Alno Agro Utama seluas 12.283 hektar dan perkebunan sawit milik warga di Dusun Pulau. Di sebelah barat dibatasi perkebunan sawit PT Mitra Puding Mas seluas 4.323 hektar dan PT Agricinal seluas 8.902 hektar.
Berdasarkan cerita di masyarakat, lokasi yang dijadikan PLG Seblat, sebelum dijadikan lokasi HPH dikenal sebagai “kampung sirap”. Artinya di lokasi tersebut hidup satu kelompok masyarakat bersama rumah, hewan ternak dan kebunnya, yang tidak dapat dilihat manusia. Hanya orang tertentu yang dapat melihatnya.
“Keberadaan marga atau suku-bangsa yang hidup di Bukit Barisan, mereka selama ini turut menjaga berbagai peninggalan sejarah. Biasanya mereka akan membangun legenda atau cerita agar wilayah tersebut terjaga. “Memang saat ini belum banyak dilakukan penelitian di Sebelat. Tapi itu bukan berarti tidak ada.
Dapat dikatakan wilayah Seblat, khususnya wilayah Putri Hijau, mulai disentuh manusia menjadi pemukiman setelah adanya transmigran, yang disusul keberadaan berbagai perkebunan sawit dan lainnya, milik perusahaan maupun masyarakat transmigran.
Oleh karena itu, tidak ada masyarakat setempat yang mau membuka kebun maupun menetap di lokasi tersebut. Bahkan, tak jauh dari lokasi kamp PLG Seblat, terdapat makam tua, yang diyakini masyarakat sebagai makam “Bujang Juaro”. Bujang Juaro merupakan seorang bandit judi yang tidak pernah kalah. Tokoh Bujang Juaro dikenal oleh semua masyarakat yang hidup di sepanjang Bukitbarisan.

Bengkulu memiliki luas daratan .978.870 hektar. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.420/Kpts-II/1999, luas wilayah hutannya mencapai 920.964 hektar.  Sekitar 217.175 hektar merupakan hutan yang dapat diproduksi atau sekitar 703.338 hektar merupakan hutan yang harus dijaga baik sebagai hutan lindung (HL), taman nasional, cagar alam, taman wisata alam, atau taman hutan raya.
Misalnya berdasarkan SK 643/Menhut-II/2011 kawasan hutan menjadi bukan hutan seluas 2.192 hektar, perubahan antar fungsi kawasan hutan seluas 31.013 hektar, dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas 101 hektar. Salah satu perubahan itu dialami PLG Seblat, dari hutan produksi dengan fungsi khusus menjadi Taman Wisata Alam.
Dari luasan tersebut, lahan yang dipergunakan untuk perkantoran dan pemukiman 800 ribu hektar. Sedangkan lebih kurang 471.175 ribu hektar dijadikan perkebunan dan pertambangan. Perkebunan sawit dan karet mencapai 208.546 hektar, pertambangan batubara 99.305,78 hektar, pertambangan pasir besi 156.112,76 hektar, pertambangan emas 6.991 hektar, pertambangan batuan 184 hektar.
Dengan angka tersebut, berarti  hutan yang rusak atau alihfungsi seluas 74.513 hektar.
Kerusakan atau alihfungsi hutan seluas 74.513 itu diduga berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), baik yang masuk ke wilayah Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong dan Mukomuko. Kemudian cagar alam di Pasar Seluma dan Pasar Talo

Setelah perkebunan sawit, giliran pertambangan batubara merusak Seblat. Contohnya pada 2009, PT Global Kaltim melakukan penambangan batubara dengan luas konsensi 921 hektar. Lokasinya persis berada di sebelah timur Desa Suka Baru atau tak jauh dari lokasi Pusat Konservasi Gajah Seblat.
Selain mengganggu keberadaan satwa, aktifitas batubara ini juga memicu masyarakat untuk menguasai lahan yang diduga mengandung batubara. Teorinya, setelah menguasai lahan, mereka akan menjualnya dengan perusahaan penambangan batubara, seperti yang sudah mereka dilakukan dengan PT Global Kaltim.


Sejumlah langkah yang dilakukan pemerintah sejak tahun 1970-an hingga saat ini dianggap malah menjadikan upaya penghancuran TNKS (Taman Nasional Kerinci Seblat) semakin kencang. TNKS berdasarkan SK Menteri Kehutanan dengan N0. 192/Kpts-II/1996 luasnya mencapai 1.386.000 hektar. Luas TNKS terbagi dalam empat provinsi yakni seluas 353.780 hektar (25,86%) di Sumatera Barat, seluas 422.190 hektar (30,86%) di Jambi, seluas 310.910 hektar (22,73%) di Bengkulu, serta seluas 281.120 hektar (20,55%) di Sumatera Selatan.
Setelah menghilangkan nama Marga Seblat dengan membentuk pemerintahan kecamatan, pemerintah kemudian memberi ijin menghabisi Seblat dengan perkebunan sawit. Selanjutnya, agar tidak mendapatkan kecaman dunia internasional, pemerintah membuat Pusat Latihan Gajah (PLG) Seblat sebagai enclave di tengah kawasan perkebunan sawit.

Kini keberadaan PLG Sebelat pun didorong untuk dihilangkan dengan cara membuat statusnya menjadi Taman Wisata Alam (TWA) PLG Seblat, tanpa didukung oleh infrastruktur yang baik. Indikasinya, akses jalan menuju PLG Seblat kian memburuk. Jembatan gantung untuk menyeberang Sungai Air Seblat dari perkebunan sawit di Desa Suka Baru menuju PLG Seblat tidak pernah diperbaiki sejak mengalami kerusakan pada 1997. Begitu pula jalan sepanjang 20 kilometer yang melintas Desa Suka Maju dan Suka Baru dibiarkan rusak, berlubang dan berdebu. Kondisi ini membuat turis malas berkunjung..
Anehnya,pihak pengelolaan TNKS hanya menyebutkan kerusakan hutan TNKS hanya dilakukan perambah. Misalnya mengumumkan 6.800 hektar hutan di TNKS rusak akibat perambahan, penambangan dan perladangan. Sejak tahun 2008 tercatat 33 perkara gangguan hutan di TNKS.
Jika keberadaan pertambangan batubara eksis, jelas akan membuat gajah menjadi terganggu, sehingga gajah-gajah itu pergi atau berkonflik dengan manusia sehingga terbunuh atau diburu.
Wilayah TNKS sendiri merupakan pegunungan yang terbentuk oleh berbagai peristiwa geologi purba seperti gunung meletus, gempa bumi, sehingga melahirkan lapisan mineral. Mulai dari batubara, migas, emas, nikel, dan kemungkinan kandungan mineral lainnya.
Sepertinya ada skenario besar yang dilakukan oknum pemerintah terhadap TNKS. Skenario ini diduga melibatkan sejumlah pejabat pemerintah pusat, daerah, dan pelaku ekonomi, khususnya pengusaha pertambangan. Tujuannya untuk menjadikan wilayah Seblat sebagai pusat penambangan batubara, emas serta mineral lainnya. Di Bengkulu, upaya penghancuran hutan sudah dijalankan pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, Mukomuko dan Lebong.
Bengkulu Utara merupakan kabupaten yang paling banyak mengeluarkan izin usaha pertambangan (IUP) di Bengkulu yakni sebanyak 46 IUP dengan luasan 221.371 hektar, Kabupaten Mukomuko sebanyak 15 IUP dengan luasan 59.939 hektar, Kabupaten Lebong dengan 5 IUP yang luasannya mencapai 14.702 hektar, sehingga totalnya 296.012 hektar.
Melihat luasan ini, maka hutan yang berada di Bengkulu jelas sudah banyak yang rusak. Jika luasan IUP 296.012 hektar ditambah luasan perkebunan sawit 59.587,43 hektar maka total lahan yang digunakan di Bengkulu Utara, Lebong dan Mukomuko mencapai 355.559, 43 hektar.
Bagaimana dengan Bengkulu Utara? Luas kabupaten ini mencapai 554.854 hektar, luasan hutannya mencapai 222.116,09 hektar. Hutan konservasi seluas 81.089,57 hektar, hutan lindung 40.298,60 hektar, hutan produksi 65.420,71 hektar, dan hutan taman wisata. Khusus luasan TNKS di Bengkulu Utara mencapai 72.171 hektar.

Jika luas HGU dan IUP digabungkan yakni 280.598,43 hektar, maka lebih dari setengah luas kabupaten tersebut dipergunakan untuk perkebunan sawit dan pertambangan batubara. Luasan ini pun melebihi luas hutannya.

Saat Belanda menguasai Nusantara, wilayah TNKS merupakan wilayah yang menjadi perhatian khusus. Apalagi saat itu sudah berlangsung penambangan emas di wilayah Rejang Lebong. Baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun yang dilakukan sejumlah perusahaan.
Agar efisien mengontrol wilayah Sumatera bagian Selatan, yang mencakup Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, dan Lampung, Belanda pun berencana memindahkan pusat pemerintahan dari Palembang ke Tebingtinggi. Tebingtinggi letaknya di tengah wilayah Sumatera bagian Selatan.
“Belanda rela melepaskan Singapura, hanya untuk mendapatkan Bengkulu. Ada apa? Tentunya ada kekayaan yang diincar Belanda...?.
Saat era Orde Baru berkuasa, TNKS merupakan wilayah yang tertutup. Tidak ada yang berani masuk ke wilayah ini kecuali transmigran, anggota meliter, serta perusahaan perkebunan dan penambangan. Bahkan, sulit sekali para akademisi atau budayawan buat mengungkapkan kebesaran kebudayaan yang pernah tumbuh dan hidup di wilayah TNKS yang merupakan bagian dari Bukitbarisan.
Ada dua hal yang menjadi hambatan melaksanakan skenario besar tersebut. Pertama keberadaan TWA PLG Seblat. Yang mana keberadaannya menjadi “rumah” bagi penggiat lingkungan hidup memantau hutan di sekitar TWA PLG. Agar skenario tersebut berjalan lancar, TWA PLG Seblat haruslah ditutup.
Kedua, belum adanya infrastruktur transportasi darat di TWA PLG. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah jalan menghubungkan berbagai wilayah di TWA PLG. Agar pembuatan jalan ini mendapatkan dukungan dari masyarakat, dan tidak dicurigai untuk kepentingan bisnis, direncanakanlah pembuatan jalan evakuasi di TNKS sebanyak dua dua jalur: Lempur (Kerinci) – Sungai Ipuh (Mukomuko, Bengkulu) sepanjang 17 kilometer dan Masgo (Kerinci) – Dusun Tuo (Merangin) sepanjang 11 kilometer. Kedua jalan ini hendak dibangun selebar 8 meter.
Alasan pembuatan jalan evakuasi karena Bengkulu dan Jambi merupakan wilyah yang paling rentan mengalami bencana alam, baik karena letusan Gunung Kerinci maupun gempa bumi.
Pada 2013, Menhut menetapkan kawasan Lebong Kandis dijadikan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan luasan 42.000 hektar, yang diserahkan kepada PT API (Anugerah Pratama Inspirasi)
Menolak pemberian izin kepada PT API untuk mengelola HPT Lebong Kandis. Mereka protes dengan mengirimkan surat ke Menhut, Gubernur Bengkulu, BKSDA, serta kepolisian. Aktifitas PT API di HPT Lebong Kandis pun terhenti hingga saat ini. Alasan utama penolakan tersebut karena HPT Lebong Kandis mengancam keberadaan satwa seperti gajah dan harimau, serta merusak sumber air bersih. PT API sampai saat ini belum beraktifitas.
Berselang setahun, Menhut mengeluarkan pengukuhan status HPT Lebong Kandis menjadi Hutan Produksi yang dapat Dikonvensi (HPK) dengan SK No.3890/MENHUT-VII/KUH/2014 tertanggal 13 Mei 2014 dengan luasan 711 hektar. Sebelumnya wilayah ini masuk dalam Taman Wisata Alam (TWA) PLG Seblat.
Sebaliknya guna menutupi kekurangan TWA PKG Seblat di HPK-kan, diberikanlah lahan seluas 1.412 hektar. Padahal lahan ini sebelumnya sudah dirambah dan kini sebagian besar menjadi perkebunan sawit yang telah berproduksi. Penetapan ini berdasarkan Usulan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Menteri Kehutanan pada 2011.
Dengan demikian, meskipun secara teori, TWA PLG Seblat bertambah luasnya menjadi 7.737 hektar, tapi sebenarnya PLG kehilangan hutan yang penting bagi kehidupan gajah.
Sehingga dengan status tersebut bukan tidak mungkin statusnya akan turun menjadi Areal Peruntukan Lain (APL) sehingga dapat digunakan untuk apa pun. “Kami curiga, penurunan status hutan tersebut sebagai proses untuk dilakukannya penambangan batubara di Lebong Kandis,”
Ada tiga hal yang menjadi indikator upaya penambangan batubara di Lebong Kandis. Selain SK Menhut tersebut, juga didapatkan informasi bahwa di lokasi HPK terdapat kandungan batubara. “Ketiga, saat ini terjadi ilegal logging di lokasi HPK Lebong Kandis. Ilegal logging merupakan strategi agar hutan tersebut menjadi rusak, sehingga statusnya diturunkan menjadi APL,Oleh karena itu sebaiknya pemerintah, khususnya Menhut, untuk mencabut keputusan HPK Lebong Kandis,”
Selain itu, PT Inmas Abadi mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP) di wilayah HPK yang merupakan habitat gajah dan harimau. Perusahaan ini mendapatkan konsensi seluas seluas 5.672 hektar.
Daftar Perusahaan Pertambangan di Sekitar Kawasan PLG Sebelat
No
Nama Perusahaan
Luas Areal(Hektare)
Keterangan
1
PT Muko muko Maju Sejahtera
2.043
Eksplorasi
2
PT.Lara Sakti Mandiri
12,12
Eksplorasi
3
PT.Borneo Suktan Mining
12,12
Eksplorasi
4
PT.Injatama
4.859
Eksplorasi
5
PT.Kaltim Global
921
Operasi Produksi
6
PT.Krida Dharma Andika
7.236
Eksplorasi
7
PT.Ferto Rejang
2.431
Eksplorasi

Jika terjadi penambangan batubara di Lebong Kandis, yang pertama menerima dampaknya adalah gajah. Lokasi yang dijadikan HPK itu merupakan habitat gajah. Tempat gajah mencari makan, menetap dan berkembang biak,Saat ini hampir setiap hari terjadi konflik antara warga dengan gajah di lokasi tersebut.
Sebelum adanya penambangan batubara, kondisi Sebelat sudah tidak baik karena keberadaan perkebunan sawit. Berulangkali Sungai Air Seblat meluap pada musim penghujan, dan masyarakat krisis air pada saat musim kemarau, seperti yang dirasakan masyarakat Desa Suka Merindu, Suka Maju dan Suka Baru, pada saat ini.
Sementara Sungai Air Seblat selain dangkal, juga tepiannya mengalami abrasi. Seperti tepian sungai yang berada di dekat kamp dan latihan gajah PLG Seblat. Rusaknya wilayah hulu ini kian parah dengan adanya sejumlah penambangan batu kali di sungai tersebut.



“Saat ini terdapat sekitar 800 hektar luasan kebun sawit dan karet yang dikelola sekitar 245 kepala keluarga di Dusun Air Kuro,” ujar Bambang Warga Dusun IV Air Kuro. Hingga kini secara administratif Dusun Air Kuro belum ditetapkan sebagai wilayah pemukiman penduduk.
Masyarakat merambah hutan di Lebong Kandis, yang merupakan koridor PLG Seblat dengan perusahaan perkebunan sawit milik PT Alno Agro Utama. Setelah dirambah, hutan tersebut dijadikan kebun karet dan sawit. Tercatat sekitar 800 hektar hutan dijadikan perkebunan sawit dan karet. Wilayah perambahan ini dinamakan Dusun Air Kuro.
Masyarakat awalnya merambah lahan milik 200 transmigran yang menetap di Desa Suka Maju dan Suka Baru seluas 200 hektar. “Kami takut berkonflik dengan mereka, jadi kami jual saja pada mereka,” kata Anang yang sejak kecil menetap di Desa Suka Baru. “Bukan hanya konflik manusia dengan hewan, khususnya gajah, akan meningkat. Tapi wilayah resapan air akan kian hilang. Ancaman banjir dan kekeringan bukan hanya terjadi di sekitar PLG Seblat juga pada wilayah lainnya di Bengkulu Utara.”
Aktifitas penambangan batubara juga akan menyebabkan pencemaran Sungai Air Seblat. Saat ini air Sungai Air Seblat sudah tercemar oleh limbah batubara dari aktifitas PT Global Kaltim. Meskipun pencemarannya belum separah yang dialami Sungai Air Bengkulu.
Permohonan agar pemerintah mencabut HPK Lebong Kandis, juga diinginkan warga di Desa Suka Maju dan Suka Baru.
“Berdasarkan dialog kita dengan warga, warga sangat khawatir jika dilakukan penambangan batubara di Lebong Kandis. Alasannya karena yang menjadi korban pertama adalah kami. Mulai berkonflik dengan satwa, krisis air, dan tentu saja kemiskinan,” kata Anang, yang membentuk organisasi ECC (Elephant Care Community), sebuah lembaga yang memberikan pendidikan mengenai gajah ke sekolah dan masyarakat di Putri Hijau.
“Jika penambangan batubara dilangsungkan di Lebong Kandis, jelas Bona tidak akan mampu bertahan hidup, begitu juga dengan ratusan gajah lainnya, baik yang jinak maupun liar,” kata Anang.
Saya terdiam, termenung, tidak mampu membayangkan bagaimana nasib Bona beberapa tahun ke depan. Apakah dapat bertahan hidup atau mati karena berkonflik dengan manusia, mati diburu, atau mati kelaparan.








Air Kuro Trip


Pada tanggal 15 Mei 2015 sekitar pukul 11.45 Wib hari tampak mendung,rencana team dari Yayasan Genesis Bengkulu untuk turun ke lapanganpun tetap berlanjut perjalananpun dimulai dari kantor genesis bengkulu walapun mendung mengiringi perjalanan team yang berjumlah 4 orang menuju desa suka baru kecamatan putri hijau kabupaten bengkulu utara para team tetap semangat,dalam perjalanan tiba-tiba ban motor salah satu team pecah sehingga memaksa kami untuk berhenti untuk menggati ban yang baru,sekitar pukul 18,30 WIB team pun sampai ke kedesa suka baru rumah yang kami tuju adalah rumah mas moko yang mana beliau merupakan tokoh masyarakat yang selama ini aktif di berbagai kegiatan dalam upaya penyelamatan lingkungan dan habitat gajah sumatera.dari kejauhan tampaklah sebuah rumah yang cukup sederhana yang disinari oleh cahaya lampu,kamipun memarkir motor didepan rumah tersebut,kelang beberapa saat setelah kami mengucapkan salam keluarlah seorang perempuan dan gadis cilik,lalu sayapun bilang ke anggota tiem itu adalah istri dan anaknya mas moko ternyata pada saat itu mas moko sedang tidak ada dirumah beliau pada saat itu ke rumah bapaknya.sejenak kami istirahat diteras rumah sambil meneguk air miniral dan menghisap beberapa batang rokok,sambil menunggu kepulangan pak moko.selang sekitar 20 menit mas mokopun pulang.

Kamipun masuk kedalam rumah dan menikmati teh hangat yang dibuat oleh istri mas moko,sambil bercengkrama kamipun menyampaikan maksut dan tujuan utama kami datang ke desa suka baru,sebenarnya kami kesini ingin mengetahui secara detail keberadaan dusun air kuro yang selama ini kami dengar itu adalah desanya para perambah yang secara administrasi tidak diakui oleh pemerintah kabupaten bengkulu utara,ucap barlian.maka untuk memastikan hal tersebut kami bersama team sudah merancang rencan ini jauh sebelumnya hingga akhirnya pada saat ini kami sampai disini.dengan santai sambil menghisap rokok mas moko mencoba menjelaskan kepada kami seluk beluk dusun air kuro.

Air kuro pada mulanya  dirintis dan dibuka oleh mantan kepala desa 2 periode di desa suka baru Pak Samni pada tahun 2005 dengan jumlah anggota 11 orang.pada waktu itu keadaan wilayah tersebut masih hutan lebat.alasan beliau pada saat itu adalah adanya pemecahan KK dari desa Suka Baru dan sertifikat transmigrasi yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada tahun 1996 sebanyak 100 persil untuk desa suka maju dan 100 persil untuk desa suka baru yang katanya didalam sertifikat wilayahnya berada di air kuro yang sekarang dikenal dusun IV Air Kuro.hingga dalam rentan waktu dari tahun 2006-2009 masyarakat semakin bertambah banyak dan sekarang sudah mencapai 245 KK yang berpenduduk tetap jika di tambah dengan penduduk luar yang tidak menetap totalnya mencapai lebih kurang 500 KK,mendengar hal tersebut kamipun merasa ingin mengunjungi daerah tersebut keesokan harinya tanggal 16 Mei 2015 sekitar pukul 07.30 kamipun bersiap-siap untuk berangkat ke air kuro namun sebelumnya ada data  yang harus kami dapatkan sebelum masuk ke air kuro yaitu data monografi desa sehingga 2 diantara kami harus mendatangi PJS kades desa suka maju untuk mendapatkan data tersebut.Kamipun berangkat ke rumah PJS Kades yang berada di Dusun 3 desa suka maju.setelah keliling mencari sambil menanyakan ke rumah warga dimana rumah PJS kades karena sebelumnya wilayah yang tidak kami ketahui seluk beluk gang yang begitu banyak,akhirnya kamipun sampai bentung kami datang tepat waktu karena pada saat itu PJS Kades sudah bersiap-siap ingin pergi ke suatu tempat.selanjutnya setelah kami memperkenalkan diri kamipun dipersilahkan masuk,wajah yang terbilang muda bernama Maderois menjabat sebagai sekdes sekaligus PJS Kades Desa Suka Maju hingga tahun 2016 nanti baru akan dilaksanakan Pilkades (pemilihan kepala desa).

Singkat cerita kamipun menyampaikan maksut dan tujuan kami,setelah mendengar penjelasan tersebut tanpa berfikir panjang data yang kami butuhkan tersebut langsung diberikan.setelah data itu kami peroleh kamipun bergegas kembali kerumah mas moko untuk melanjutkan perjalan ke Air Kuro karena sudah ditunggu oleh team lainnya.setelah mempersiapkan kebutuhan untuk perjalanan kamipun sarapan,tanpa ada jeda untuk istirahat sejenak kamipun langsung berangkat menggunakan 4 kendaraan roda 2 masing-masing 2 orang tentunya ada penambahan team dari masyarakat desa suka baru.

Ternyata perjalanan menuju air kuro juga melewati salah satu perusahaan tambang yang kami liat di papan merek atas nama PT.Global Kaltim dengan luas izin 921 Ha yang sudah operasi produksi.melihat medan jalan yang begitu sulit membuat kami harus berhati – hati untuk mencapai tujuan setelah melewati medan yang begitu sulit kamipun sampai ke pinggir sungai yang terlihat dari seberang 2 buah perahu kecil  terpaut dipinggir sungai tersebut,perjalan kamipun tidak hanya sampai disitu ternyata kami harus menyeberangi sungai dengan menaiki sampan kecil tersebut untuk sampai keseberang sungai,untuk menyebrang kami diminta ongkos penyebrangan sebanyak Rp.40.000 motor kami tinggalkan ditempat yang aman.

Dok.Perjalanan Menuju Desa Air Kuro

Dari seberang sungai kami dijemput oleh para pemuda dari masyarakat yang tinggal di air kuro,bukit yang begitu tinggi dengan santai didaki dengan sepeda motor mengantarkan kami sampai disuatu rumah yang cukup sederhana di dusun air kuro.kamipun disambut dengan baik oleh pemilik rumah yang kami ketahui bernama Bambang.

Setelah istirahat sejenak kamipun berbincang singkat dengan masyarakat setempat,Sulaiman selaku Kadus mulai bercerita singkat tentang sejarah singkat dusun air kuro,karena informasi yang kami dapat tersebut belum membuat kami puas teringat pada pesan PJS Kades Suka Maju jika nanti datang ke Air Kuro temui pak Samni karena beliau tau semua dengan sejarah dan latar belakang wilayah tersebut.kamipun meminta agar pak samni di jemput agar datang kerumah pak Bambang,kelang beberapa saat orang yang kami tunggu tersebut datang sepertinya baru pulang dari kebun karena melihat pakain yang ia gunakan kelihatan seperti pulang dari kebun.


Dok.Dusun Air Kuro

Pak Samni juga merupakan orang yang cukup disegani di dusun tersebut,entah apa alasanya.dengan santai Pak Samni mulai becerita dari awal kehadiran mereka di wilayah tersebut.kamipun mendengar dengan serius sambil melontarkan beberapa pertanyaan-pertanyaan singkat kepada beliau.dari cerita belaiu ada hal yang menarik untuk kami bahas yaitu tentang status wilayah. Dari 245 KK masyarakat yang tinggal diwilayah tersebut belum ada satupun yang memiliki KK dan E-KTP,kamipun bertanya kenapa demikian.awalnya kami disini sudah membuat proposal permohonan agar wilayah dusun air kuro di jadikan desa definitif sekarang ini dusun air kuru masih menginduk pada desa suka maju.permohonan tersebut sudah ditanda tangani oleh Gubernur Waktu itu Agusrin Najamudin namun hingga ke kementrian kehutanan masa Zulkipli Hasan usaha tersebut mentok belum mendapatkan rekomendasi karena alasan wilayah tersebut berstatus HPT.

Sehingga sampai pada saat ini kami disini belum ada yang memiliki KK dan E-KTP,sementara anak kami ada yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan itu menjadi salah satu kendala besarnya.walapun demikian di dusun ini setiap kali ada pemilu baik itu pemilihan legislatif maupun kepala daerah dan kepala negara kami selalu diikut sertakan untuk mencoblos itukan aneh cetusnya.lalu kenapa kami ingin membuat KK dan E-KTP selalu ditolak oleh pemerintah daerah sementara hak suara kami diakui pada masa tertentu.sehingga timbul pertanyaan bagi kami kenapa kalau investor jika mengurus sesuatu hal sangat cepat di tanggapi oleh pemerintah daerah sementara kami sulitnya mintak ampun,bisa jadi wilayah yang kami tempati sekarang ini juga akan dijadikan tambang dan perkebunan oleh pemerintah daerah.

Haripun semakin sore dan kami memutuskan untuk kembali ke desa suka baru.dalam perjalanan kami menyempatkan untuk berhenti pada sebuah perusahaan pertambangan PT Global Kaltim,sambil photo-photo pada bekas lubang galian yang sudah menjadi danau tanpa dilakukan reklamasi,bekas galian yang dengan kedalaman 90-120 M itu kerap dikunjungi oleh pemuda dan pemudi untuk photo bersama teman,pacar maupun keluarga yang katanya pemandangannya sangat bagus tampa mereka sadari bahwa lubang-lubang tersebut menjadi ancaman besar untuk wilayah mereka jika tidak segera di reklamasi.

Dok.PT Global Kaltim

kamipun memutuskan untuk kembali ke rumah mas moko untuk bersitirahat karena esok hari kami harus melanjutkan perjalanan pulang ke Kota Bengkulu.


Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More