Pelatihan implementasi dan aplikasi GIS

Geographic information system (GIS) atau Sistem Informasi Berbasis Pemetaan dan Geografi - Genesisbengkulu.org.

Salah satu cara memerangi kelaparan

Aksi ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk memerangi kelaparan, upaya ini adalah langkah penting yang dihasilkan untuk meraih tujuan bersama - Genesisbengkulu.org.

Pembalakan hutan di wilayah konservasi

Aktivitas pembalakan hutan masih saja terus berlansung di Mukomuko, ironisnya pembalakan haram ini sekan dibiarkan - Genesisbengkulu.org.

Demo perusahaan tambang pasir besi

Tuntutan warga 4 Desa di Kecamatan Maje agar Pemkab Kaur segera mencabut izin operasional PT Selomoro Banyu Arto (SBA) terus diserukan - Genesisbengkulu.org.

Pesona alam yang indah dan mempesona

Selain air sungai yang jernih, di tempat itu juga banyak terdapat spesies ikan. Wisatawan bisa melakukan kegiatan menangkap ikan.

292 Balok Kaleng Ditarik Dari HPT



292 Balok Kaleng Ditarik Dari HPT
Senin 23 mei 2016


LUBUK PINANG – Sampai kemarin (22/5) 292 balok kaleng temuan tim patroli gabungan masih berada pada kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Manjuto Register 62. Polres Mukomuko kerjasama dengan PT Sipef Biodiversity Indonesia, berencana mengeluarkan ratusan batang kayu, Selasa besok (24/5).
Selanjutnya jika berhasil kayu jenis meranti dan rimba campuran tersebut, akan amankan serta dibawa ke Polres Mukomuko. Ini dijelaskan Kapolres Mukomuko AKBP. Sigit Ali Ismanto, S.IK, melalui Kasat Reskrim AKP. Edriyan Wiguna, S.IK, kemarin.
Dijelaskannya, kayu umumnya kelas ekspor yakni keruing dan resak itu lokasinya lebih ke arah hulu dari temuan 143 balok kaleng hasil patroli pada 23-26 April 2016. Ratusan batang kayu yang ditemukan itu, sebagian sudah diikat di tempat berbeda-beda.
‘’Ada enam titik yang jumlahnya agak banyak. Jadi tak disatu tempat. Antara satu lokasi ke lokasi yang lain, ada jaraknya sampai satu kilometer. Dan medannya cukup berat. Tetapi tak apa-apalah, demi memberantas illegal logging,” tegas Edriyan.
Kini pihaknya sedang selidiki kepemilikann kayu. Sebab saat ditemukan di lokasi kayu tersebut tak bertuan. Ia menduga, kalau kayu-kayu tersebut sudah lama ditebang. Dilihat dari kondisi kayu dan jejak-jejak di lokasi. ‘’Tapi tetap kita bawa keluar, kini sedang diupayakan. Sampai sekarang pemilik kayunya belum diketahui, masih dalam penyelidikan,” demikian Edriyan.
(Harian Rakyat Bengkulu)

DPRD Minta Bukukan Perusahaan "Nakal"



DPRD Minta Bukukan Perusahaan "Nakal"


Selasa 17 mei 2016

BENGKULU- Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Jonaidi SP, menegaskan perusahaan perkebunan dan tambang ‘nakal’ yang masih beroperasi di Provinsi Bengkulu harus segera dibekukan. Menurutnya, ancaman kerusakan lingkungan yang ditimbulkan perusahaan dan aktivitas tambang tersebut sangat berpengaruh bagi kelestarian alam.
“Sudah jelas hal ini disebutkan dalam Permen ESDM nomor 43 tahun 2015, serta moratorium Presiden Jokowi untuk tidak lagi menerbitkan perizinan perusahaan perkebunan dan tambang. Kemudian membekukan izin keduanya yang memang melanggar aturan dan merusak lingkungan,” ujar Jonadi, Selasa (17/05/2016).
Jonaidi juga menyebut perusahaan dengan penilaian proper hitam dari Kementerian Lingkungan Hidup sudah jelas terindikasi menyalahi aturan dan merusak lingkungan. Apalagi diperkuat dengan tidak adanya reklamasi sungai yang seharusnya dilakukan oleh pihak perusahaan.
“Saya sepakat jika gubernur berinisiatif membekukan, mencabut, atau menonaktivkan izin dari perusahaan yang membandel. Dalam Permenhut juga diatur masalah reklamasi,” lanjutnya.
Melihat luasan hutan yang semakin sempit ini, Jonaidi berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas agar aktivitas perkebunan dan tambang ini tidak membawa dampak negatif bagi lingkungan.
“Kita lihat sekarang hutan di Bengkulu semakin sedikit, dan di mana-mana banjir. Itu salah satu bukti bahwa hutan banyak dibuka, namun sayangnya tidak disertai reklamasi. Banyak perusahaan yang kabur setelah memanfaatkan lahan kita,” tandasnya.
(Kupas Bengkulu)

Walhi: 65 izin tambang Bengkulu masih bermasalah



Walhi: 65 izin tambang Bengkulu masih bermasalah
 Senin, 16 Mei 2016 18:36 WIB


Bengkulu  - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bengkulu menyebutkan 65 izin usaha pertambangan di Bengkulu masih bermasalah atau belum berstatus "clean and clear".

Direktur Walhi Bengkulu Beni Ardiansyah di Bengkulu, Senin, mengatakan izin usaha pertambangan atau IUP yang bermasalah tersebut terkait persoalan administrasi, wilayah hingga finansial.

"Berdasarkan koordinasi dan supervisi di Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, ada 65 izin di Bengkulu yang masih bermasalah," kata Beni.

Pemerintah pusat memberikan waktu kepada kepala daerah (gubernur) untuk menertibkan izin tambang yang bermasalah tersebut hingga batas waktu 12 Mei 2016.

Ia mengatakan izin yang bermasalah dari sisi administrasi dan wilayah tersebut sebagian besar berada di wilayah Kabupaten Rejanglebong, Bengkulu Selatan dan Kabupaten Bengkulu Utara.

Persoalan administrasi, menurut Beni, terkait proses perizinan dan kelengkapan dokumen dan jaminan reklamasi. 

Berdasarkan pemetaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan IUP di Bengkulu memasuki kawasan hutan konservasi seluas 5.158 hektare.

Sedangkan pertambangan yang berada dalam kawasan hutan lindung mencapai 113 ribu hektare.
Sementara Direktur Genesis Bengkulu, Barlian, yang mengikuti koordinasi dan supervisi (korsup) pertambangan di KPK belum lama ini mengatakan Bupati atau Wali Kota tidak lagi berwenang menerbitkan maupun mencabut IUP seiring terbitnya UU Pemda sehingga Gubernur yang akan mengevaluasi dokumen perizinan.

"Batas waktunya 12 Mei 2016, kalau tidak ada tindakan dari gubernur maka Kementerian ESDM yang mengevaluasi dan mencabut IUP yang tidak memenuhi persyaratan," katanya.

(Antara Bengkulu)

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More