Pelatihan implementasi dan aplikasi GIS

Geographic information system (GIS) atau Sistem Informasi Berbasis Pemetaan dan Geografi - Genesisbengkulu.org.

Salah satu cara memerangi kelaparan

Aksi ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk memerangi kelaparan, upaya ini adalah langkah penting yang dihasilkan untuk meraih tujuan bersama - Genesisbengkulu.org.

Pembalakan hutan di wilayah konservasi

Aktivitas pembalakan hutan masih saja terus berlansung di Mukomuko, ironisnya pembalakan haram ini sekan dibiarkan - Genesisbengkulu.org.

Demo perusahaan tambang pasir besi

Tuntutan warga 4 Desa di Kecamatan Maje agar Pemkab Kaur segera mencabut izin operasional PT Selomoro Banyu Arto (SBA) terus diserukan - Genesisbengkulu.org.

Pesona alam yang indah dan mempesona

Selain air sungai yang jernih, di tempat itu juga banyak terdapat spesies ikan. Wisatawan bisa melakukan kegiatan menangkap ikan.

Bengkulu Usulkan Pengelolaan 9.000 Ha Hutan Adat Rejang

Bengkulu Usulkan Pengelolaan 9.000 Ha Hutan Adat Rejang
Rabu 18 januari 2016

Bengkulu - Masyarakat adat Rejang di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, mengusulkan pengelolaan hutan adat seluas 9.000 hektare yang terbagi dalam 11 wilayah pengelolaan setingkat desa yang disebut Kutei di daerah itu.
"Kami tengah mendorong penerbitan peraturan daerah tentang Masyarakat Hukum adat dan Peraturan Bupati tentang tata kelola wilayah adat sebagai persyaratan administrasi penetapan hutan adat," kata Direktur Yayasan Akar Foundation Bengkulu, Erwin Basrin di Bengkulu, Rabu.
Ia mengatakan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Rejang di Kabupaten Lebong sudah masuk dalam prioritas legislasi daerah yang disahkan pada 2017.
Di tingkat tapak, Yayasan Akar telah melakukan pemetaan sosial dan praktik tenurial serta pemetaan wilayah adat hingga muncullah unit sosial masyarakat hukum adat lebih dikenal sebutan Kutei itu.

"Kutei ini setingkat desa kalau dalam sistem pemerintahan. Mereka memiliki struktur adat, sistem pengelolaan wilayah adat dan sumber daya di dalamnya," kata Erwin.
Untuk percontohan, Akar mendorong pengakuan masyarakat hukum adat pada 11 Kutei yakni Kutei Embong, Kutei Embong Uram, Kutei Koto Baru, Kutei Plabai, Kutei Talang Donok, Kutei Baru Santan, Kutei Talang Donok I, Kutei Bajak, Kutei Suko Sari, Kutei Talang Ratu dan Kutei Teluk Diyen.

Kawasan hutan yang masuk dalam wilayah hutan adat 11 kutei tersebut saat ini berada dalam wilayah Taman Wisata Alam (TWA) Danau Tes, Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), dan Cagar Alam Menghijau.

Erwin menambahkan dalam sruktur masyarakat adat Rejang kawasan hutan disebut Imbo. Mereka membagi pengelolaan hutan dalam beberapa istilah seperti, Imbo Lem yang berarti hutan belantara atau hutan larangan.

Dikenal pula istilah Imbo Cadang atau hutan cadangan, Imbo Bujang yakni hutan yang sudah pernah dikelola namun ditinggalkan atau ditelantarkan lebih dari 15 tahun.

Berikutnya Tebo, hutan dengan kemiringan 40 derajat dan berada di bawah bukit, Jamai atau ladang yang telah menghasilkan, Jamai Imbo ladang yang sudah berubah menjadi kebun.
(Antara Bengkulu)

Limbah CPO PT. SBS Sementara Ini Aman

Limbah CPO PT. SBS Sementara Ini Aman
Rabu 18 januari 2017
PINO RAYA – Pemkab BS turun ke lokasi pabrik CPO PT. Sinar Bengkulu Selatan (SBS) di Desa Nanjungan, Kecamatan Pino Raya, kemarin (17/1). Hal ini menindaklanjuti laporan Masyarakat Peduli Lingkungan-Pino Raya (FMPL-PR) mengenai dugaan pencemaran Sungai Air Selali oleh limbah CPO PT. SBS.
Tim yang dipimpin Asisten I Setkab BS Yunizar Hasan terdiri dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Kabag Pemerintahan Edi Hartawan, bertemu langsung dengan manajer PT. SBS Ilham.  Kemarin, DLHK BS langsung melakukan uji limbah dengan mengambil sample air dari Sungai Air Selali dan kolam terakhir.
Dikatakan Kabid Pendal DLHK Hartoyo, ST, hasil uji yang dilakukan DLHK, limbah dari pabrik CPO PT. SBS sementara ini aman. Lantaran dari hasil uji di tempat dengan parameter PH, suhu, kandungan oksigen pada kolam terakhir dan sungai memenuhi baku mutu alias belum membahayakan. “PH nya 8,5 maksimalnya 9, suhunya 8 derajat, kandungan oksigennya 8 sehingga ikan masih bisa hidup. Dengan kata lain dari 3 parameter tersebut, limbah dari CPO masih dalam kategori belum membahayakan,” jelas Hartoyo.
Sementara Yunizar Hasan mengingatkan PT. SBS menjalankan SOP untuk pengolahan limbah. Bila nantinya terbukti ada pencemaran lingkungan maka manajemen harus melakukan pembenahan terhadap pengolahan limbah. Masyarakat juga tidak berharap pabrik ditutup karena keberadaan pabrik cukup membantu keberadaan petani sawit dan mengurangi angka pengangguran  di BS. “Kalau memang dari hasil laboratorium nanti ada melebihi batas baku mutu, kita warning dulu pabriknya supaya berbenah,” kata Yunizar.
Manajer PT. SBS Ilham menegaskan tidak ada pipa pembuangan limbah siluman di lokasi pabrik. Pengolahan limbah dan pembuangannya ke sungai sudah sesuai SOP. PT. SBS juga sudah mengantongi izin untuk membuang limbah ke sungai dengan syarat sudah dinetralisir agar memenuhi baku mutu.
“Kita rutin memeriksa baku mutu, kalau sudah terpenuhi baru limbah kita buang ke sungai. Mengenai warna sungai cokelat kehitam-hitaman, memang warna limbah saat dibuang setelah dinetralisir tidaklah jernih tapi memang cokelat,” terang Ilham.
Terkait tudingan masyarakat bahwa pabrik menghargai TBS dengan semena-mena, Ilham membantahnya bahwa naik turunnya harga TBS bukan karena semaunya perusahaan. Kenaikan harga dipengaruhi dengan harga CPO di dunia dan target produksi perusahaan. Saat ini karena harga CPO dunia naik, harga beli TBS juga naik.
“Untuk buah umum per kilogramnya kita beli Rp 1.680, sedangkan plasma Rp 1.700. Kenaikan ini bukan karena ada kisruh laporan masyarakat tapi memang harga CPO sedang naik. Mengenai tenaga kerja, 85 persen tenaga kerja kita dari lokal,” beber Ilham.

(Harian Rakyat Bengkulu)

Pencemaran Sungai Selali, Bupati Dideadline 10 Hari

Pencemaran Sungai Selali, Bupati Dideadline 10 Hari
Rabu 18 januari 2017
KOTA MANNA – Forum Masyarakat Peduli Lingkungan-Pino Raya (FMPL-PR) Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) secara resmi melayangkan laporan dugaan pencemaran Sungai Air Selali oleh pabrik CPO PT. SBS, Senin (16/1). Laporan ditujukan kepada bupati dan DPRD BS. FMPL-PR memberikan deadline maksimal 10 hari dari surat masuk agar ditindaklanjuti.
“Kita tunggu paling lama 10 hari jam kerja setelah surat diterima bupati. Kalau selama 10 hari kedepan belum juga ada tindaklanjutnya, kita forum kembali akan mendatangi kantor bupati dan DPRD untuk hearing,” ujar Koordinator FMPL-PR, Jerly Biterfin.
Dikatakan Jerly, FMPL-PR ini terbentuk, karena aspirasi masyarakat Pino Raya atas kerusakan lingkungan terutama Sungai Air Selali semenjak keberadan pabrik CPO di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya. Menurut FMPL-PR, indikasi tercemarnya Sungai Air Selali dilihat dari ciri-ciri seperti mengeluarkan bau tidak sedap dan berwarna hitam kecokelat-cokelatan diduga disebabkan limbah pabrik CPO. Perubahan fisik sungai tersebut kerap terjadi saat musim panas.
“Ada indikasi PT. SBS tak memenuhi SOP, maka kami atas nama FMPL-PR minta agar instansi terkait dapat meninjau langsung bersama masyarakat ke lokasi pabrik dan sungai Air Selali,” kata Jerly.
Jerli menambahkan, selain melayangkan surat kepada bupati agar menurunkan SKPD teknis ke lapangan untuk meninjau ke lokasi pabrik dan sungai bersama masyarakat, laporan secara tertulis juga mereka sampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu dan Walhi untuk meminta pendampingan.
“Kita bukan menginginkan pabrik tutup, tapi jika pabrik juga tak mau berbenah tidak memenuhi SOP, lebih baik ditutup saja,” pungkas Jerly.  Sementara itu Bupati BS Dirwan, memerintahkan Asisten 1 Setdakab BS mengkaji dan menindaklanjuti laporan dugaan pencemaran oleh limbah pabrik PT. SBS.

(Harian Rakyat Bengkulu)

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More