Pelatihan implementasi dan aplikasi GIS

Geographic information system (GIS) atau Sistem Informasi Berbasis Pemetaan dan Geografi - Genesisbengkulu.org.

Salah satu cara memerangi kelaparan

Aksi ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk memerangi kelaparan, upaya ini adalah langkah penting yang dihasilkan untuk meraih tujuan bersama - Genesisbengkulu.org.

Pembalakan hutan di wilayah konservasi

Aktivitas pembalakan hutan masih saja terus berlansung di Mukomuko, ironisnya pembalakan haram ini sekan dibiarkan - Genesisbengkulu.org.

Demo perusahaan tambang pasir besi

Tuntutan warga 4 Desa di Kecamatan Maje agar Pemkab Kaur segera mencabut izin operasional PT Selomoro Banyu Arto (SBA) terus diserukan - Genesisbengkulu.org.

Pesona alam yang indah dan mempesona

Selain air sungai yang jernih, di tempat itu juga banyak terdapat spesies ikan. Wisatawan bisa melakukan kegiatan menangkap ikan.

Galian C Ancam Sawah dan Kebun Masyarakat

Galian C Ancam Sawah dan Kebun Masyarakat

Kamis 13 april 2017
KOTA MANNA – Galian C di Kelurahan Gunung Ayu Kecamatan Kota Manna diduga milik mantan pejabat tinggi di Kabupaten Bengkulu Selatan (BS), meresahkan warga Desa Kembang Ayun Kecamatan Manna. Warga juga sudah melaporkan keberadaan galian C tersebut ke Polres BS, lantaran mengancam keberadaan sawah dan kebun warga.

Dikatakan Kades Kembang Ayun Herman, keberadaan galian C di Kelurahan Gunung Ayu ini berada di bagian hilir desa. Dampak keberadaan galian C ini sudah terlihat, ada sekitar sawah warga seluas seluas 25 hektare tak jauh dari lokasi galian C mulai terkena dampaknya karena sebagian terkena abrasi.
Tak hanya itu, perkebunan warga juga terancam rusak menyebabkan warga resah. “Ini sudah kami laporkan ke Polres BS pada Janurai 2017 lalu. Kami berharap ada tindaklanjut dari laporan tersebut,” ujar Herman.
Lanjut Herman, bila galian C tersebut ada izinnya warga berharap agar pemilik usaha galian C ini dapat memasang bronjong di lokasi galian C sehingga abrasi tidak meluas. Namun jika tidak ada izinnya keberadaan galian C itu tersebut dievaluasi. “Minimal dipasang bronjong agar sawah dan kebun warga tidak rusak,” jelas Herman.
Sementara itu Kapolres BS AKBP. Ordiva, S.IK melalui Kasat Reskrim AKP. Risqi Akbar didampingi Kanit Tipiter Ipda. Kusyadi membenarkan adanya laporan dari warga Desa Kembang Ayun terkait keberadaan galian C di Kelurahan Gunung Ayu Kecamatan Kota Manna. Mengenai perizinan, keberadaan galian C ini sudah memiliki izin. Sehingga Senin (17/4) ini direncanakan akan dilakukan mediasi antara warga dengan pemilik usaha galian C tersebut.
(Harian Rakyat Bengkulu)



Dewan Cek Lapangan Terkait HGU PT BBS

Dewan Cek Lapangan Terkait HGU PT BBS
Jum’at 31 maret 2017
MUKOMUKO – Langkah Pansus DPRD Mukomuko menyikapi soal penguasaan HGU PT. BBS, mulai masuk babak baru. Pansus bakal melakukan cek fisik ke lapangan untuk mengetahui titik koordinat HGU PT BBS seluas 1.889 hektare. Ini
dikatakan Ketua Pansus, H. Badrun Hasani, SH, MH.
Tidak itu saja Pansus juga mau memastikan dimana titik koordinat areal HGU PT BBS, yang dinyatakan terlantar oleh Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bengkulu.
Menurut Badrun, masalah tersebut juga perlu diperjelas dimana lokasi HGU terlantar, yang luasnya mencapai 336 hektare. Karena ini berkaitan dengan adanya masyarakat yang ikut menggarap areal HGU tersebut.
‘’Sekarang kami masih tunggu jawaban dari BPN Mukomuko untuk mengecek lokasi. Kita tidak bakal mengukur ulang HGU-nya. Tapi untuk mastikan titik koordinatnya dimana saja arealnya,” kata Badrun.
Dijelaskan Badrun, langkah ini ditempuh setelah Pansus melakukan koordinasi pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). Dalam koordinasi tersebut Kementerian ATR minta masalah penguasaan HGU PT BBS agar diselesaikan dengan baik.
“Kita juga minta pada Kementerian untuk menerbitkan SK HGU PT BBS yang dikatakan HGU terlantar. Sesuai saran dari Kementerian, akan kita carikan solusi terbaiknya. Nah, penerbitan HGU terlantar juga salah satu solusi,” jelas Badrun.
Terkait sikap Kementerian, kata Badrun, mereka meminta pemberitahuan secara tertulis dari DPRD Mukomuko. Juga surat permohonan ke Kementerian untuk minta legalitas keabsahan tindakan PT DDP mengklaim HGU PT BBS.
“Selain itu Kementerian juga memberi kesempatan kepada PT DDP untuk segera memperbaiki proses peralihan atas HGU PT BBS yang mereka kuasai kini,” kata Badrun.
(Harian Rakyat Bengkulu)


Mukomuko Kembali Kerja Sama Penegakan Hukum LH

Mukomuko Kembali Kerja Sama Penegakan Hukum LH
Kamis, 30 Maret 2017 16:50 WIB
Mukomuko  - Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, melalui Dinas Lingkungan Hidup setempat memperpanjang kerja sama dengan Kejaksaan Negeri dalam penegakan hukum terhadap perusahaan yang merusak lingkungan di daerah itu.

"Kami perpanjang lagi kerja sama dengan Kejaksaan Negeri setempat," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko, Robin Linton di Mukomuko, Kamis.
Ia mengatakan pemerintah setempat sejak 2015 hingga 2016 menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri dalam penegakan hukum terhadap perusahaan yang merusak lingkungan.

Selain kerja sama penegakan hukum terhadap perusak lingkungan, katanya, instansi itu menjalin kerja sama dalam pengawasan kegiatan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah. 

"Kami minta pendampingan hukum dalam melaksanakan proyek di instansi ini," ujarnya.
Ia menyebutkan salah satunya meminta "legal opinion" atau pendapat hukum kepada Kejaksaan Negeri setempat terkait pengadaan pohon untuk penghijauan sempadan pantai, danau dan sungai yang kritis di daerah itu.

Ia menyatakan sebelum meminta pendapat hukum kepada Kejaksaan Negeri setempat, instansi itu harus memperpanjang kerja sama dengan Kejaksaan Negeri setempat.
(Antara Bengkulu)

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More