Tata Ruang Bengkulu Tidak Memihak Rakyat

Yayasan Gemini menilai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu tidak berbasis masyarakat sehingga berpotensi mengancam kepentingan masyarakat. “Pembuatan RTRW tidak berbasis masyarakat, hanya untuk kepentingan investasi sehingga dalam implementasinya sering meminggirkan masyarakat itu sendiri,” kata Direktur Yayasan Gemini Bengkulu Bambang Wijaya Kusuma, Sabtu 16 Juli 2011.
Menurut dia, seharusnya pembuatan RTRW harus melibatkan masyarakat, sehingga munculnya kebijakan yang berpihak dan melindungi hak-hak dasar masyarakat. Tata ruang pemukiman misalnya harus dirancang berdasarkan ketersediaan kebutuhan dasar seperti sumber air bersih dan lain sebagainya. “Semua masih berorientasi investasi belum berbicara masyarakat, lingkungan dan kesehatan,” tambahnya.
Luas wilayah Provinsi Bengkulu 1,97 juta hektare, di antaranya 46 persen merupakan kawasan lindung yakni Taman Nasional 405.500 hektare, hutan lindung 251.500 hektare, cagar alam 6.700 hektare, dan hutan produksi 218.200 hektare.
Sementara perkebunan besar untuk hak guna usaha (HGU) mengambil lahan seluas 133.800 hektare dan kuasa pertambangan (KP) 54.500 hektare sehingga area penggunaan lain (APL) hanya 908.670 hektare. “Sedangkan jumlah penduduk Bengkulu pada 2010 sebanyak 1,8 juta jiwa sehingga penguasaan lahan per jiwa hanya 0,5 hektare sedangkan per kepala keluarga hanya 1,79 hektare,” ujarnya.
Kondisi ini menurut dia menggambarkan tidak ada lagi kesempatan atau peluang investasi penguasaan lahan di APL di Provinsi Bengkulu sehingga konflik sosial tidak terjadi. Selain itu pemerintah diharapkan mengeluarkan kebijakan yang partisipatif dan tidak mengartikan Otonomi Daerah sebagai kedaulatan mutlak daerah serta tidak berorientasi hanya pada pendapatan asli daerah (PAD).
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda RTRW DPRD Provinsi Bengkulu Chairul Anwar mengatakan draf RTRW tersebut sudah disosialisasikan ke 10 kabupaten dan kota. “Kami tinggal menunggu persetujuan Menteri Kehutanan karena ada beberapa kawasan hutan yang dialihfungsikan,” katanya.
Ia mengatakan luas kawasan hutan yang dialihfungsikan mencapai 80 ribu hektare yang masuk dalam revisi RTRW tersebut. Pelepasan itu, kata dia menyebabkan kawasan hutan Bengkulu berkurang dari 920.964 hektare menjadi 834.869 hektare atau menjadi 41,68 persen dari total luas wilayah Bengkulu 2.003.050 hektare.
Meski tidak menyebutkan rincian pelepasan dan alih fungsi per kabupaten, alih fungsi tersebut adalah dari kawasan hutan lindung menjadi hutan produksi seluas 4.760 hektare, cagar alam menjadi taman wisata alam seluas 3.384 hektare, dari hutan produksi terbatas menjadi taman hutan raya seluas 600 hektare. “Ada juga yang dikukuhkan dari area penggunaan lain menjadi taman hutan rakyat (Tahura) di Kabupaten Bengkulu Selatan seluas 400 hektare,” katanya. 
Info dari Ulayat News

0 comments:

Posting Komentar

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More