Doakan Agar Perusahaan Kembalikan Tanah Warga

RBI-Bengkulu Sementara itu ,walaupun berjumlah kisaran 15 orang,aksi warga Desa Penago baru Rawa indah Kecamatan Talo Seluma menyampaikan aspirasinya digerbang utama DPRD Provinsi tetap berlangsung .peserta aksi tidak menghiraukan jumlah polisi yang jumlahnya hampir ratusan orang yang mengawal aksi ,bermodal sesajen dan kemenyan bakar,peserta aksi tetap khusyuk berdoa dihalaman gerbang kantor DPRD PRovinsi Bengkulu.Peserta aksi ini meminta agar Bengkulu diselamatkan dari bahasa dan kesejahteraan perusahaan yang telah mengambil tanah rakyat.”Kami berdo’a dengan nenek moyang dan Allah biar Bengkulu jauh dari mara bahaya.Begitupun dengan perusahaan yang telah merampas tanah kami untuk dibuka matanya,Kami cumin ingin tanah kami kembali,”ujar seorang peserta aksi alfif.Aksi yang berlangsung 10 menit tersebut bubar dengan tertip.

20 Titik Konflik Tanah

“20 titik konflik Ini akan menjadi bom waktu suatu saat nanti,diantaranya emang sudah ada yang muncul(manifestasi)kepermukaan ,tapi sebagian besar lagi masih terpendam (laten).Ini yang akan kami khawatirkan dengan kondisi ruang kelola yang terbatas ,bukan tidak mungkin konflik in akan mencuat dan membesar dikemuadian hari .

"Dampaknya, masa depan rakyat Bengkulu harus dimulai dengan kondisi 80 persen area budidaya dikuasai sekitar 49 perusahaan dan perkebunan dan 72 perusahaan pertambangan," ujarnya.Ia menyebutkan ruang kelola rakyat Bengkulu sebagian besar dikuasai pemodal jumlah seluruhnya mencapai 463,964 hektare yang terbagi atas kuasa pertambangan dan hak guna usaha (HGU), sedangkan jumlah penduduk Bengkulu mencapai 1,7 juta jiwa.

Jumlah penduduk 1,7 juta jiwa jika dibandingkan dengan luasan Bengkulu mencapai 1,9 juta hektare, artinya Bengkulu telah memasuki masa krisis ruang hidup dalam hal ini tanah.Ia merinci, dari luas lahan 1,9 juta hektar di Bengkulu, 900 ribu hektare merupakan kawasan hutan, sedangkan 463.964,54 hektar dikuasai oleh perusahaan artinya dalam satu dekade ini rakyat Bengkulu hanya dapat mengakses tanah di wilayah itu kurang dari 0,8 hektar per kepala keluarga.

Karena itu,Walhi tetap mendesak agar pemprov dan aparat penegak hokum mengkaji kembali sekaligus mencabut HGU yang bermasalah untuk kemudian didistribusikan kembali ke masyarakat.Tanah-tanah ini harus dikembalikan ke rakyat ,sudah cukup rakyat dibuat sensara .Pemprov atau penegak hokum harus cermati itu.

0 comments:

Posting Komentar

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More