Sawit jadi karet sesuai HGU

Mukomuko (ANTARA Bengkulu) - Bidang Perkebunan Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, mengungkapkan pergantian komoditas tanaman sawit menjadi karet yang dilakukan PT Agro Muko sesuai aturan dalam hak guna usaha (HGU) perusahaan itu.

"Perusahaan mengganti komoditi karena izin HGU ada dua tanaman sawit dan karet yang diperbolehkan dibudidayakan," kata Kepala Seksi Perizinan dan Pengembangan Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Mukomuko Budi Yanto di Mukomuko,Jumat.

Hal itu dikatakannya menjawab tuntutan warga Desa Lubuk Saung, Kecamatan Selagan Raya yang menolak pergantian komoditi sawit menjadi karet.Ia menilai, dalam hal ini perusahaan itu tidak perlu lagi meminta izin terkait dengan pergantian komoditi kecuali dalam izin HGU tidak disebutkan komoditi lain selain tanaman sawit."Kami sudah melihat langsung izin HGU perusahaan itu dan pergantian komoditi itu telah dikoordinasikan oleh PT Agro Muko kepada instansi ini," kata dia menambahkan.Menurut dia, berdasarkan keterangan dari pihak PT Agro Muko, mereka mengganti komoditi menjadi karet itu dengan pertimbangan jarak lahan dengan pabrik kelapa sawit yang cukup jauh."Jika dipaksakan harus tanaman sawit maka perusahaan rugi biaya operasional untuk itu mereka mengambil kebijakan mengganti komoditinya," ujarnya.Sementara itu, warga Desa Lubuk Sahung mempertanyakan kegiatan pergantian komoditi sawit menjadi karet karena diduga itu merupakan upaya perusahaan untuk melakukan perpanjangan izin HGU mereka.

"Izin HGU di lahan anak perusahan PT Agro Muko Sungai Betung Estate ini akan berakhir pada 2018 jadi kami curiga pergantian ini justru merupakan upaya perusahaan untuk tetap mempertahankan lahan di desa kami ini," katanya.Karena, seluas 400 hektare lahan perusahaan yang telah keluar HGU itu tidak pernah diganti rugi dan tidak memberikan kontribusi bagi masyarakat setempat."Perusahaan datang kesini main ambil saja lahan di desa tanpa ada proses ganti rugi kepada masyarakat. Saat ini lahan itu telah ditanami kebun sawit dan menghasilkan,"kata dia menambahkan.

Warga kata dia, akan datang menemui kepala daerah perihal tindakan pergantian komoditi karena perpanjangan izin lahan itu justru merugikan masyarakat yang juga mengharapkan lahan itu.Jika tidak ada kejelasan terkait tindakan penanaman kembali atau replanting itu, maka masyarakat akan melakukan unjukrasa menuntut hak atas lahan desa yang diambil perusahaan tanpa memberikan kontribusi kepada masyarakat.

0 comments:

Posting Komentar

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More