Tim gabungan hentikan penyelesian sengketa tanah


Mukomuko (ANTARA Bengkulu) - Tim gabungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, terpaksa menghentikan sementara penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat dengan PT Alno sampai kedua belah bersedia menyerahkan persoalan itu kepada tim.

"Hingga saat ini belum jelas kapan tim akan turun kembali karena sebelumnya sejumlah masyarakat menghadang dan menolak kehadiran tim, padahal tujuan kami untuk membantu menyelesaikan sengketa tanah mereka," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko BM HAfrizal di Mukomuko, Senin.

Ia mengatakan, pihak PT Alno telah membuka diri dan bersedia menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa tanah kepada tim, sedangkan masyarakat setempat yang mengaku memiliki tanah yang digarap perusahaan belum bersedia.

"Bagaimana tim mau bekerja jika salah satu pihak ada yang tidak mendukung, padahal dukungan sangat penting agar penyelesaian sengketa tanah dapat dituntaskan dengan cepat," ujarnya.

Ia mengatakan, pada kesempatan pertama tim melakukan tugasnya, pihak PT Alno telah menyerahkan semua dokumentasi tanah yang saat ini tengah disengketakan tetapi dokumen kepemilikan dari masyarakat yang belum ada.

"Kami ingin dokumen kedua belah pihak dicocokkan saat pengecekan di lokasi dengan cara pengukuran. Ini salah satu tahapan materi yang pernah dibahas tim dalam rangka menyelesaikan sengketa tanah tersebut," ujarnya.

Sementara itu, masyarakat di Kecamatan Malin Deman melakukan protes terhadap tim dari pemerintah setempat karena keputusan akhir menetapkan pemilik tanah pada 25 Januari 2012 tidak tercapai.Kesepatan itu diperoleh dari hasil musyawarah antara masyarakat, DPRD setempat, dan PT Alno Air Ikan.

"Kami kecewa dengan kerja pemerintah setempat karena bukanya menyelesaikan sengketa tanah, tapi justru memperpanjang waktu sehingga tidak ada solusi yang bisa diperoleh dari pertemuan dengan dewan," kata warga Kecamatan Malin Deman, Arif.

Masyarakat pemilik tanah, kata dia, hanya menginginkan agar kesepakatan menentukan pemilik tanah sah dalam lahan perusahaan itu sesuai dengan kesepakatan pada 25 Januari 2012 setelah melalui tahapan pengukuran dibawah tanggal itu.

Namun, keinginan masyarakat itu justru tidak terpenuhi. Buktinya pemerintah setempat membentuk tim lagi dan mulai melakukan proses penyelesaian lain tanpa mempertimbangkan kesepakatan awal yang pernah diambil legeslatif dan perusahaan.

0 comments:

Posting Komentar

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More