Kebijakan yang menghancurkan Benteng alam

DAMPAK KEBIJAKAN TERHADAP KELESTARIAN HUTAN DAN SATWA

Peraturan atau kebijakan negara dapat berbentuk undang-undang,
peraturan menteri atau surat keputusan dan lainnya merupakan aturan
tertulis yang akan menjadi pijakan bersama serta menjadi rambu-rambu
dalam melaksanakan kegiatan lapangan.
Penetapak kebijakan akan menentukan arah realisasi kegiatan mulai
dari perencanaan, pelaksanaan sampai pelestarian. Oleh karena itu
kebijakan yang kurang tepat akan memberikan dampak yang panjang dan
sekala besar.
Disisi lain bahkan kita temukan satu kebijakan dan peraturan yang baik
bisa saja tidak dilaksanakan dan diabaikan oleh berbagai pihak.
Sebagai contoh bagaimana upaya eksploitasi terhadap kawasan hutan baik
hutan lindung bahkan kawasan Taman Nasional. Aktifitas eksploitasi
disekitar hutan negara dan dalam kawasan TNKS Berupa pemberian Izin
Pengelolaan hasil hutan kayu, izin Konsesi tambang, bahkan izin HGU
perkebunan besar.

Ancaman kawasan TNKS dan Satwa langka
Kerusakan kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat secara garis besar
dapat disebabkan oleh berberapa hal antaralain;
1. Pembukaan hutan oleh masyarakat sekitar
2. Ekploitasi kawasan oleh pihak luar dengan kekuatan kebijakan lokal
3. Perburuan satwa
Aktifitas kerusakan yang dilakukan oleh masyarakat lokal berupa
aktifitas, penembangan hutan untuk pemanfaatan kayu atau pemanfaatan
lahan sebenarnya hanya satu alasan desakan ekonomi. Kurangnya
pengetahuan dan ketrampilan masyarakat, serta keterbatasan lahan
budidaya dampak dikuasainya sebagain besar lahan oleh HGU.
Sedangkan aktifitas eksploitasi dengan dasar kebijakan lokal misalnya
berbentuk izin Bupati, izin Gubernur atau pemerintahan lain diatasnya.
Kegiatannya bisa berupa isin penebangan kayu, izin tambang, izin
perkebunan bahkan pembangunan jalan. Dampak dari kerusakan ini
biasanya dalam sekala besar dan bentuk-kerusakannya lebih bersifat
permanen. Bahkan pada tahap lanjut banyak pemerintah daerah yang
mengupayakan perubahan status kawasan sehingga kegiatan eksploitasi
yang mereka lakukan bisa lebih leluasa.
Berberapa pemerintah daerah yang berperan dalam meningkatkan
kerusakan kawasan TNKS antaralain ;
1. HGU perkebunan besar dalam TNKS di Solok Selatan dan Kerinci
2. Izin Pertambanan dalam TNKS di Kambang Mauara Labo
3. Rencana dan Pembukaan jalan dalam TNKS di Lebong, Mukomuko,
Kerinci dan lain-lain

Upaya Mempertahankan Kelestarian
Berberapa hal yang dapat dilakukan agar kawasan TNKS dan satwanya
dapat terjaga :
1. Program-program pemerintah dalam pengawasan dan pelestarian kawasan
harus lebih optimal dan penegakan hukum tidak pandang bulu.
2. Adanya kesepahaman dan meluruskan pandangan pemerintah daerah yang
umumnya masih memandang Hutan atau kawasan TNKS sebagai kebijakan
penetapan hutan yang menghambat pertumbuhan ekonomi atau menghambat
pembangunan.
Sampai saat ini, Walaupun Telah ada surat menteri kehutanan tentang
lalarangan perubahan bentang alam untuk pembangunan jalan dalam TNKS,
dan ditolaknya permohonan pembangunan jalan baru dalam kawasan,
kenyataannya hampir seluruh kabupaten memasukan rencana pembangunan
jalan dalam TNKS pada Dokumen RTRW-di kabupaten-nya.
Pemerintah pusat seringkali menerima usulan daerah dan mengambil
keputusan terlalu cepat tanmpa konfermasi kepada ahlinya atau
pembuktian lapangan, contoh kasus alih status dan fungsi lahan telah
mengancam kelestarian harimau dan gaja sumatra di Bengkulu khususnya
di kawasan PLG (Pusat Pelatihan Gaja) di Kabupaten Bengkulu Utara.
Jika Hal ini, tidak menjadi pelajaran maka tidak menutup kemungkinan
ada kawasan-kawasan lain yang dilepaskan sehingga berdampak merusak
habitat satwa langka dan meningkatkan potensi bencana seperti banjir
dan kekeringan.
Terkait dengan alih fusngsi kawasan dan banyaknya usulan pembangunan
jalan baru dalam kawasan TNKS, hal ini harus diperhatikan jangan
sampai menjadi alih fungsi kawasan TNKS, dan kawasan TNKS dilepas
untuk pembangunan jalan.
..........................................

Barlian_genesis

3 comments:

Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

Wah repot juga kalo kebijakan pemerintah yang tadinya lurus dijadikan kesempatan oleh pihak yang diberi kewenangan/kepercayaan untuk memperkaya diri mereka sendiri. sadarlah kalau anak cucu seluruh warga nanti juga butuh hutan

Candra harkal... Yang baik..?
Kebijakan pemerintah itu hanya mementingkan pemodal saja di mana-mana daerah di indonesia ruangbkelola rakyat di kuasai para pemodal sedangkan masyarakatnya merambah di kawasan hutan yg di tetapakan oleh negara...

Posting Komentar

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More