Mengeruk Bumi

Bengkulu (Antara Bengkulu) - Kalangan DPRD Provinsi Bengkulu menyetujui pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara menjadi Peraturan Daerah (Perda), setelah mendengarkan laporan dari panitia khusus.

Ketua Panitia khusus DPRD Provinsi Bengkulu tentang Raperda Pertambangan Mineral dan Batubara, Firdaus Jaelani saat paripurna melaporkan hasil pembahasan Pansus mengatakan, Raperda itu sudah melalui tahap uji publik.

"Bahkan kami memperpanjang masa penyerapan aspirasi dan masukan dari masyarakat dan kalangan pengusaha terhadap Raperda itu," katanya saat membacakan laporan Pansus dalam rapat paripurna di DPRD Provinsi Bengkulu, Senin.

Namun, hingga masa penyerapan aspirasi dan masukan ditutup, Asosiasi Pengusaha Batu bara (APBB) Bengkulu tidak memberikan masukan.

Firdaus mengatakan Raperda tersebut berpedoman pada Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara.

"Dasar kebijakan daerah ini untuk menjamin penataan kegiatan pertambangan yang menghormati kaidah lingkungan hidup," katanya.

Ia mengatakan setiap investasi yang masuk ke daerah harus memberikan dampak positif yang lebih besar dan memperkecil dampak negatif.

Hal tersebut juga diharapkan dapat terjadi pada sektor pertambangan, sebab dari hasil pantauan lapangan oleh anggota Pansus, sejumlah kegiatan pertambangan tidak mengindahkan daya dukung lingkungan.

"Sehingga muncul rekomendasi dari anggota Pansus untuk mencabut izin tujuh perusahaan tambang yang menurut kami sangat buruk dalam pengelolaan lingkungan," katanya.

Sementara tujuh perusahaan lainnya, Pansus merekomendasikan agar izinnya ditinjau kembali.

Tujuh perusahaan yang direkomendasikan pencabutan izin usaha pertambangannya yakni PT Kusuma Raya Utama, PT Putra Maga Nanditama, PT Indonesia Riau Sri Avantika, PT Bara Indah Lestari, PT Ratu Samban Mining, PT Barat Adi Pratama dan PT Inti Bara Perdana.

Sedangkan tujuh perusahaan yang perlu ditinjau ulang izin usahanya yakni PT Danau Mas Hitam, PT Bukit Sunur, PT Ferto Rejang, PT Global Kaltim, PT Arma Sentosa, PT Injatama dan PT Semoloro Banyuarto.

Untuk meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan, dalam Perda itu juga direkomendasikan pembentukan tim pengawasan lintas satuan kerja perangkat daerah.

Setelah membacakan laporan hasil pembahasan tersebut, Pimpinan rapat paripurna Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu Elmi Supiati menawarkan kepada anggota DPRD dan seluruhnya setuju ditingkatkan menjadi Perda.

Setelah disetujui untuk ditingkatkan menjadi Perda, dilaksanakan serah terima dokumen dari DPRD kepada Pemerintah Daerah yang diwakili Asisten III Sekretaris Provinsi Bengkulu, Hery Syahrial.

Dalam sambutan Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah yang dibacakan Asisten III Sekretaris Provinsi Bengkulu Hery Syahrial, Gubernur mengharapkan Perda tersebut menjadi acuan dalam pengelolaan kegiatan pertambangan di daerah.

0 comments:

Posting Komentar

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More