Hukum di atas kertas....!

BEBAS DARI HUKUM KARENA REVISI KAWASAN HUTAN
Perusahaan perkebunan besar telah melakukan perambahan dalam kawasan hutan produksi HPT Manjunto sejak tahun 2000, dan proses hukumnya pada tahun 2006-2008, bahkan telah sampai ke Pengadilan Negeri Bengkulu. Namun proses hukum ini tidak berlanjut, justru pemerintah daerah mengusulkan wilayah perambahan yang dilakukan perusahaan kelapa sawit di Mukomuko yang luasnya mencapai 1.500 Hektar ke Mentri Kehutanan untuk perubahan Fungsi menjadi APL (Areal Peruntukan Lain). Dan usulan ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No; SK.643/Menhut-II/2011 tanggal 21 November 2011 ditetapkan dari HPT menjadi HPK (hutan Produksi yang dapat dikomversi). Di kabupaten ini terdapat sembilan perusahaan pemegang HGU (Hak Guna Usaha) perkebunan besar dengan luasan mencapai 64.000 hektar.
Perusahaan perkebunan besar telah melakukan perambahan dalam kawasan hutan produksi HPT Manjunto sejak tahun 2000, dan proses hukumnya pada tahun 2006-2008, bahkan telah sampai ke Pengadilan Negeri Bengkulu. Namun proses hukum ini tidak berlanjut, justru pemerintah daerah mengusulkan wilayah perambahan yang dilakukan perusahaan kelapa sawit di Mukomuko yang luasnya mencapai 1.500 Hektar ke Mentri Kehutanan untuk perubahan Fungsi menjadi APL (Areal Peruntukan Lain). Dan usulan ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No; SK.643/Menhut-II/2011 tanggal 21 November 2011 ditetapkan dari HPT menjadi HPK (hutan Produksi yang dapat dikomversi). Di kabupaten ini terdapat sembilan perusahaan pemegang HGU (Hak Guna Usaha) perkebunan besar dengan luasan mencapai 64.000 hektar.
PERAMBANAN OLEH PERUSAHAAN
Berdasarkan data identifikasi yang dilakukan oleh Yayasan Genesis, Perusahaan Besar Kelapa Sawit melakukan perambahan di dua titik dalam HPT Manjunto Register 62, wilayah di Kecamatan Limo Koto DAS Sungai Manjunto dan Kecamatan Penarik di DAS Air Dikit.
Berdasarkan hasil pengukuran Dinas Kehutanan Kabupaten Mukomuko tahun 2008
Kebun Sawit milik PT Agromuko Masuk dalam HPT. Dengan luasan sekitar 1.215 Hektar. Penanaman tanaman sejak tahun 2000 dan dalam kondisi lahan pembersihan sekitar 80 hektar (Dishut Mukomuko Januari 2008). Berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh TIM investigasi Yayasan Genesis Bengkulu Maret 2013 luasan perambahan tersebut telah bertambah mencapai 2.000 hektar.
Peroses hukum kasus perambahan hutan produksi oleh PT. Agromuko ini kemudian terhenti dan keluarlah surat usulan perubahan status kawasan hutan di wilayah perambahan perusahaan ini. Memang ada lahan perambahan masyarakat yang mengalami perubahan fungsi namun 100% luasan perambanan PT. Agro Muko terlepas dan berubah fungsi dari kawasan HPT menjadi Kawasan HPK.
Berdasarkan surat Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No; SK.643/Menhut-II/2011 tanggal 21 November 2011. Kawasan hutan Kabupaten Mukomuko mengalami perubahan antara lain Hutan Produksi Terbatas (HPT) dari total 66.548 hektar menjadi 63.356 hektar dan Hutan Produksi (HP) dari 11.992 hektar menjadi 11.319 hektar.

0 comments:

Posting Komentar

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More