Terabaikan dari pembangunan

Lembar informasi, 27 Juni 2013


MENUNTUT PEMBANGUNAN YANG BERPIHAK
PADA MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN

Kabupaten Mukomuko secara administrasi masuk wilayah Propinsi Bengkulu, yang dimekarkan berdasarkan undang-undang nomor 03 tahun 2003 tentang pemekaran kabupaten Mukomuko dari kebupaten Bengkulu Utara. Kabupaten Mukomuko ini terbagi menjadi 15 Kecamatan, 132 Desa dan 4 Kelurahan. Pada tahun 2011 memiliki jumlah penduduk 158.164 jiwa yang terdiri dari 82.483 jiwa pria dan 75.681 jiwa wanita.
Kabupaten yang memiliki luasan sekitar 403.670 hektar ini, ruang dengan beberapa fungsi antaralain : kawasan taman nasional kerinci sebelat (TNKS) seluas 131.134 hektar, taman wisata alam (TWA) Air hitam seluas 433 hektar, hutan produksi (HP) serta Hutan produksi terbatas (HPT). Dan sisanya merupakan lahan budidaya atau APL (areal peruntukan lain) yang di gunakan untuk pemukiman dan lahan pertanian.
Sangat disayangkan dari luasan lahan APL yang ada sebagian besar diserahkan kepada pemodal dalam bentuk izin HGU (Hak Guna Usaha) perkebunan besar. Pemerintah kabupaten Mukomuko telah memberikan izin perkebunan melebihi kapasitas lahan yang tersedia. Dampaknya sedikit lahan yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk usaha kecil pertanian, selain itu keterbatasan lahan ini mengakibatkan tingkat perambahan di kabupaten ini menjadi sangat tinggi baik di hutan produksi maupun taman nasional.
Ketidak berpihakan pemerintah daerah kepada masyarakat ini juga ditunjukan dengan tidak dibangun dan dirawatnya sarana pendukung pertanian sekala cecil yang dilakukan oleh masyarakat, irigasi dimana-mana rusak dan tidak dapat dimanfaatkan, jalan-jalan produksi dan penghubung desa tidak terawat dan sebagian besar masih jalan tanah.
Tidak terawatnya sarana pendukung pertanian sekala kecil ini mendorong terjadinya alih jenis tanaman dari Padi menjadi Kelapa sawit, terjadi konfik lahan perkebunan dengan masyarakat, konflik lahan konservasi dengan masyarakat, bahkan perkek alih tangan (penjualan lahan) ke masyarakat luar pun tinggi, serta monopoli harga hasil pertanian oleh perusahaan. Dengan fakta-fakta yang kami temui di 15 kecamatan terutama di kecamatan selagan raya semua irigasi rusak.
Tingkatkan dan perbaiki sarana pertanian masyarakat, seperti : Irigasi dan Jalan Produksi pertanian.
Adanya jaminan harga hasil pertanian masyarakat dan harga tidak dimonopoli perusahaan, terutama harga sawit dan karet.
Sumber Konfirmasi : Barlian
Telp : 081377567007, E-mail :genesis_711@yahoo.co.id.
Jika pemerintah Mukomuko tidak sanggup mengurus masyarakat Kembali saja ke Kabupaten Induk.

0 comments:

Posting Komentar

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More