warga yang dulunya pernah menggarap di lokasi itu diusir oleh oknum BKSDA yang mengklaim lahan itu masuk Pusat Latihan Gajah (PLG), setelah warga keluar lahan itu dijual

Penyidik Kepolisian Resor Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, mengatakan empat tersangka pemalsu dokumen dan surat tanah di area peruntukan lain di Desa Dusun Pulau tidak jadi datang memenuhi panggilan polisi setempat.

"Belum ada pemeriksaan terhadap tersangka pemalsu dokumen area peruntukan lain (APL) karena mereka tidak jadi datang minggu lalu," kata Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Mukomuko AKBP Wisnu Widarto melalui Pelaksana tugas Kasat Reskrim Kompol Haerudin saat ditanya hasil pemeriksaan terhadap tersangka pemalsu dokumen APL yang berjanji datang memenuhi panggilan polisi setempat di Mukomuko, Selasa.

Karena empat tersangka pemalsu dokumen APL tidak juga datang, kata dia, maka tidak ada lagi panggilan terhadap tersangka tersebut tetapi langka selanjutnya dijemput.

"Rencanakan kami dalam minggu ini atau sekitar hari Rabu empat tersangka itu dijemput," katanya.

Ia menegaskan, penjemputan tersebut dilakukan sekaligus terhadap empat orang tersangka pemalsu dokumen APL.

Terkait setiap tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen APL dijelaskannya, tiga tersangka yakni Kepala Desa Dusun Pulau yakni Dr dan Jd, satu kades di wilayah luar Kabupaten Mukomuko yakni Kades Suka Baru Kabupaten Bengkulu Utara Wd, bertindak yang mengeluarkan surat surat jual beli tanah APL.

Sedangkan, lanjutnya, satu tersangka yakni oknum pegawai negeri sipil (PNS) di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Bengkulu diduga berperan yang menyuruh kades merekayasa surat tersebut.

Ia menjelaskan, dalam pengembangan kasus ini tidak tertutup kemungkinan ada penambahan tersangka lain.

"Kalau sekarang belum bisa kami simpulkan karena setelah penetapan tersangka mereka belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait dengan status tanah di APL," ujarnya lagi.

Kasus pemalsuan dokumen dan surat tanah seluas 400 hektare di APL Desa Dusun Pulau terungkap pertama kali dari laporan Badan Perwakilan Desa (BPD) setempat kepada bupati.

Dalam laporan tersebut, BPD tidak menerima tindakan kepala desa yang telah mengeluarkan surat tanah dalam APL di desa itu tanpa diketahui oleh seluruh warga di desa tersebut.

Bahkan, warga yang dulunya pernah menggarap di lokasi itu diusir oleh oknum BKSDA yang mengklaim lahan itu masuk Pusat Latihan Gajah (PLG), setelah warga keluar lahan itu dijual.(ant) 

0 comments:

Posting Komentar

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More