Kebun di Tapal Batas MM-Pesel di Duga di Bakar



tapal-batasMUKOMUKO – Menteri Dalam Negeri RI dinilai harus bertanggung jawab terkait kerugian yang dialami masyarakat atas belum selesainya konflik tapal batas (tabat) antara Kabupaten Mukomuko, Bengkulu dengan Kabupaten Pesisir Selatan (Pesel), Sumatera Barat. Apalagi kerugian material sudah banyak dialami oleh warga Mukomuko akibat gesekan sosial dengan warga di wilayah tabat.
Dua minggu terakhir ini konflik kembali terjadi. Beberapa petani mengaku kebun mereka sengaja dibakar akibat sengketa tapal batas ini. Padahal kebun sawit petani yang sudah mulai berbuah mencapai 15 hektare.
“Saat ini berkas sengketa tapal batas itu sudah ada di Mendagri. Tinggal lagi Mendagri mengeluarkan kebijakan untuk menegaskan tapal batas itu agar konflik selesai. Kebijakan seperti itu tidak membutuhkan biaya yang besar seperti mengucurkan dana bangun jalan atau jembatan. Namun sampai saat ini kita belum mendapatkan kabar kalau Mendagri sudah menegaskan tapal batas dua kabupaten,” kata anggota Komisi I DPRD Mukomuko, Wahid Mubarak.
Wahid mengatakan sengketa tapal batas MM-Pesel ini sudah terjadi sejak tahun 1995. Saat itu muncul gesekan sosial terkait tapal batas ini. Bahkan banyak kebun warga terutama yang digarap oleh warga Mukomuko dirusak. Wahid menyayangkan sikap lamban dalam menyelesaikan konflik tersebut.
Menyalahkan Pemda Mukomuko tidak mungkin lagi sebab Pemda Mukomuko sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan masalah ini. Sehingga tinggal keputusan akhirnya lagi di Mendagri. “Kita khawatir akibat lambannya penanganan dari Mendagri ini, timbul korban jiwa. Karena ini menyangkut masalah hajat hidup. Warga menggarap tanah itu untuk mengisi perutnya. Ini yang harus segera diselesaikan oleh Mendagri,” kata Wahid Mubarak.
“Waktu 18 tahun untuk menyelesaikan konflik tapal batas itu, saya rasa waktu yang sangat panjang bagi warga menanti akan alas hak tanah yang mereka garap. Kalau masuk ke Sumbar, ya tetapkan, kalau masuk ke Mukomuko juga segera tetapkan. Sehingga warga bisa mengurusi tanahnya. Tentunya penetapan itu harus berdasarkan konsep keadilan dan kemanusiaan,” katanya.
Sementara itu, Kades Lubuk Sanai Kecamatan XIV Koto Idrus mengatakan beberapa hari lalu sekitar 15 hektare kebun sawit masyarakatnya di lokasi perbatasan terbakar. Dia menduga sengaja dibakar, karena setelah api padam ada aktivitas salah seorang pengusaha asal Sumbar menggarap lahan milik warga itu. Kerugian 4 warga akibat lahannya terbakar itu mencapai Rp 750 juta.
“Warga saat ini sudah patah arang. Kebun mereka ludes terbakar. Warga tidak peduli soal tapal batas. Warga inginkan masalah tanah itu selesai. Masuk ke wilayah mana harus segera disampaikan, sehingga warga bisa mengurusi lahan mereka,” katanya.
Dikatakannya, saat ini salah seorang pengusaha asal Sumbar itu sudah memasukkan alat berat untuk beraktivitas menggarap lahan yang awalnya sudah menjadi kebun warga itu. Diceritakannya, saat pertemuannya bersama Camat XIV Koto dengan Kerapatan Adat Nagari Silaut dan kecamatan setempat, mengklaim kalau ada 1,2 kilometer x 1,4 kilometer di atas tanah perbatasan itu milik pengusaha asal Sumbar. Sehingga ada beberapa hektare lahan warga Mukomuko yang dinyatakan masuk ke tanah milik pengusaha itu.
“Warga kita menggarap tanah itu sesuai dengan pedoman awal sewaktu nebang tebas hutan tahun 2001. Saat itu warga berpedoman kalau batas Sumbar dan Bengkulu itu Sungai Semeluk, sebagaimana yang diyakini warga Mukomuko. Namun wilayah yang mereka tebang itu tetap diklaim. Padahal belum menyeberangi Sungai Semeluk,” katanya.(del)


0 comments:

Posting Komentar

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More