Dewan AKan Cek Legalisasi Alih Status HGU Jatropha

MANNA - DPRD Bengkulu Selatan (BS) akan cek kembali legalisasi alih status Hak Guna Usaha (HGU) PT Jatropha yang awalnya tanaman jarak, tapi beralihfungsi menjadi tanaman sawit. Hal ini disampaikan Ketua Komisi B, H. Mudin A Gumay, BA dalam rapat yang dilaksanakan Komisi B bersama SKPD teknis dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) BS, kamis kemarin (3/10).
" PT Jatropha memang sudah punya izin alih fungsi lahan dan secara administratif sudah legal. Tetapi ada atau tidaknya pelanggaran dilapangan terkait izin yang dikeluarkan, akan kita cek lagi bersama SKPD terkait seperti Kantor Lingkungan Hidup (LKH), imbas dari izin ahlifungsi lahan PT tersebut juga bakal dikaji, Karena keluhan warga yang menentang adanya alihfungsi mengancam DAS Air Pino, karena menurut warga ahlifungsi lahan bakal mengurangi bakal mengurangi debit air untuk pengairan ratusan hektare sawah di Kecmatan Pino Jaya," ungkap Mudin.


Mudin menambahkan, rekomendasi untuk ahlifungsi lahan PT Jahtropha diberikan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu, dengan alasan, tanaman jarak dinilai kurang ekonomis. Sehingga PT Jahtropha minta rekomendasi dari Dinas Perkebunan Provinsi. Kemudian ahlifungsi lahan Pt tersebut juga diperkuat dengan SK Bupati BS Nomor 505/783 Tahun 2012 tentang Perubahan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Jarak ke IUP Kelapa Sawit kepada PT Jahtropha Solutions di Desa Tanjung Aur II Kecamatan Pino Raya Kabupaten BS.


" Selain mengecek langsung ke lokasi, Komisi B juga akan memanggil PT Jahtropha. Dewan akan mengawasi keberadaan PT tersebut di BS. Apakah sudah memberikan manfat untuk warga?, Keberadaan PT Jahtropha yang tidak mengikuti aturan dan berdampak pada lingkungan bisa membuat izinnya di cabut," pungkas Mudin.(RB - 4/10/13)

0 comments:

Posting Komentar

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More