Petani keluhkan kelangkaan pupuk saat musim tanam



Para petani di berbagai wilayah di Provinsi Bengkulu
mengeluhkan kelangkaan pupuk bersubsidi, padahal saat ini memasuki musim
tanam awal tahun.

"Kami sudah menanam padi sepekan yang lalu, dan seharusnya saat ini
sudah dipupuk, tapi pupuk kosong," kata Barlian, petani Desa Sungaiipuh,
Kabupaten Mukomuko, di Bengkulu, Senin.

Ia mengatakan para petani mulai resah dengan kekosongan pupuk bersubsidi
di tingkat pengecer.

Apalagi umur tanaman sudah mencapai tujuh hari dan sebagian sudah
mencapai 10 hari.

"Ada ratusan hektare yang sudah ditanami dan siap untuk dipupuk, tapi
pengecer mengatakan pupuk belum masuk dari distributor," tambahnya.

Menurutnya kebiasaan petani yang menggunakan pupuk saat menanam padi
membuat mereka mengharapkan pemerintah segera turun tangan menyediakan
pupuk subsidi.

Barlian mengatakan terdapat 800 hektare areal persawahan yang siap tanam
antara lain di irigasi Payang, Selagan dan Pele.

"Kami mengharapkan pemerintah daerah cepat menanggapi hal ini, karena
informasi yang kami dapat penyaluran pupuk terkendala surat keputusan
Bupati Mukomuko," katanya.

Menurutnya petani pernah nekat menanam padi tanpa pemupukan awal,
hasilnya terbukti sangat tidak memuaskan.

Belajar dari pengalaman itu, ia mengatakan petani mengharapkan
ketersediaan pupuk segera terpenuhi di tingkat pengecer.

Petani di wilayah itu melakukan pemupukan tanaman padi sebanyak dua
kalu, saat tanam dan pada saat padi umur 30 hari.

Sebelumnya BUMN PT Pupuk Indonesia Holding Company menyatakan siap
mengatasi kelangkaan pupuk di sejumlah daerah akibat keterlambatan
sejumlah pemerintah daerah mengeluarkan ketentuan alokasi pupuk
bersubsidi awal 2014.

"PIHC berkomitmen akan menyediakan dan menyalurkan pupuk bersubsidi yang
dibutuhkan oleh petani sepanjang tersedia RDKK (Rencana Definitif
Kebutuhan Kelompok)," kata Sekretaris Perusahaan PIHC Harry Purnomo
melalui keterangan pers yang diterima Antara.

Apalagi, kata dia, stok pupuk berlimpah. Pada 7 Januari 2014, total stok
pupuk mencapai 1,38 juta ton atau 103 persen dari dari ketentuan stok
yang dipersyaratkan oleh pemerintah cq Kementerian Pertanian, sebesar
539.503 ton.

"Sampai awal Januari 2014, baru 28 dari 34 Provinsi yang melaporkan
peraturan gubernur yang sudah diterbitkan, dan dari 497 baru 15
kabupaten/kota melaporkan peraturan bupati yang sudah diterbitkan," ujarnya.

Padahal sesuai Permentan 122/Permentan/SR.130/11/2013 peraturan daerah
terkait alokasi pupuk itu paling lambat pertengahan Desember 2013 untuk
peraturan gubernur dan akhir Desember 2013 untuk peraturan bupati. (Antara)

0 comments:

Posting Komentar

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More