Bengkulu Darurat Pangan

Tidak Main-main, Bengkulu Darurat Pangan.

Ketahanan pangan merupakan program nasional pemerintahan Joko Widodo untuk tiga tahun kedepanProgram nasional ini wajib dilaksanakan oleh setiap provinsi yang ada di Indonesia. Namun terlepas dari program nasioanal yang harus dikerjakan atau tidak, hal ini menjadi tanggung jawab bersama masyarakat dan pemerintah.

Sudah seharusnya kita berdaulat dalam pangan. Namun faktanya harapan tak sesuai dengan kenyataan, dan ini masalah. Provinsi Bengkulu juga tidak menunjukan bahwa program nasional ini adalah sesuatu yang penting. Pemerintah dinilai kurang memberikan perhatian bagi kemandirian pangan, terkususnya beras. Hal ini terbukti dari hilangnya 4626 ha lahan pertanian sawah di provinsi Bengkulu dalam satu tahun terakhir. (2013-2014; BPS;2015)

Jenis sawah yang paling banyak mengalami alih fungsi lahan adalah sawah non irigasi dengan luasan 2762 ha. Namun ada yang lebih fantastis lagi yaitu alih fungsi ladang/huma yang mencapai 8772 ha. (BPS;2015). Permasalahan alih fungsi lahan ini seperti benang kusut yang titik permasalahannya berada di hulu dan di hilir. Permasalahan di hulu adalah permasalahan masuknya pertambangan dan perkebunan sawit skala besar dalam kawasan-kawasan hutan, ditambah lagi perambahan yang dilakukan oleh masyarakat.

Kawasan-kawasan hutan merupakan zona penyangga (buffer zone) dari taman nasional. Kawasan ini berfungsi untuk melindungi zona inti tersebut. Zona penyangga menjadi aliran hulu sungai dari taman nasional, maka jika aktivitas pertambangan serta perkebunan kelapa sawit telah masuk kedalam zona penyangga, otomatis akan merusak aliran hulu sungai. Hal itu lah yang menyebabkan banyaknya Daerah Aliran Sungai (DAS) bermasalah, seperti kurangnya debit air bahkan abrasi. Daerah aliran sungai merupakan denyut nadi pengairan lahan persawahan.

Berdasarkan data analisis yayasan Genesis tercatat ada 118.699,72 ha IUP pertambangan yang masuk di dalam kawasan hutan (hutan konservasi, dan hutan lindung) serta 14 IUP tambang yang masuk di dalam kawasan DAS dan teridentifikasi merusak. Ditambah lagi hampir semua perkebunan sawit berada di sekitar daerah aliran sungai. Sudah menjadi rahasia umum tanaman rakus air ini dapat menyerap ratusan liter air untuk satu batang dalam satu hari.Masuknya pertambangan serta perkebunan kedalam zona-zona penyangga membuat rusak daerah aliran sungai, sehingga saat kemarau debit air menyusut drastis sedang saat musim hujan terjadi luapan air yang besar karena rusaknya daya serap air. Hal inilah yang menyebabkan banyak sawah-sawah non irigasi gagal panen.

Seperti tak cukup dengan rusaknya daerah hulu sungai di provinsi Bengkulu, lambannya kinerja pemerintah juga memberikan andil yang besar. Kelambanan ini menjadi bukti bahwa pemerintah tidak benar-benar serius mengatasi masalah alih fungsi lahan, ini yang menjadi permasalahan di hilirnya. Padahal provinsi Bengkulu memiliki sebanyak 28 DAS yang dapat dimamfaatkan sebagai sumber irigasi.

Sudah menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk memberikan irigasi yang layak bagi para petani. Pemerintah yang dalam hal ini dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Bapedas lah yang paling bertanggung jawa untuk membuat saluranirigasi dan tahan tebing untuk perbaikan sungai yang mengalami erosi

Tak kunjung melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing, masyarakat mencoba mandiri dengan membuat saluran irigasi secara tradisional menggunakan bambu. Biaya mereka tanggung bersama-sama. “selain memberikan sumbangan setiap petani juga wajib mengikuti kegiatan gotong royong pembuatan saluran irigasi tersebut, jika tidak hadir maka akan didenda sebesar Rp 50.000” kata petani-petani yang kami temui di kabupaten Kaur. 

Banyak cerita petani yang kami dengar menunjukan bahwa pemerintah memang tidak sedikit pun serius mempertahankan lahan-lahan pertanian yang masih tersisa kini. Tantangan para petani saat ini semakin berat, belum selesai dengan masalah irigasi yang harus ditanggung sendiri, ditambah lagi harga pupuk yang semakin mahal, dan tak ada jaminan pasti berapa harga jual gabah dari pemerintah. Sebegitu kompleks nya permasalahan yang dihadapi oleh petani-petani kita, sehingga tidak juga dapat disalahkan jika mereka lebih memilih untuk mengalih fungsikan sawah-sawah yang mereka miliki.

Jika kita coba berhitung, jika 1 ha sawah dapat menghasilkan 5 ton Gabah Kering Giling (GKG) maka 4626 ha sawah yang teralih fungsikan dalam satu tahun ini dapat menghasilkan 23.130 ton GKG. Lumrah nya 100 kg GKG itu akan menghasilkan 60 kg beras. Maka hitungannya 4626 ha sawah itu dapat menghasilkan 13.878 ton beras yang siap dipergunakan itu hanya untuk satu kali panen saja. Jika dalam satu tahun dapat dua kali panen maka 27.756 ton beras yang hilang begitu saja akibat alih fungsi lahan.

Jika diasumsikan satu orang menghabiskan 101 kg beras dalam satu tahun maka provinsi Bengkulu dengan 2.104.903 jiwa penduduknya memerlukan sebanyak 212.595.203 kg atau sekitar 213 ton beras dalam satu tahun. Apakah dengan lahan pertanian yang tersisa saat ini kebutuhan pangan tersebut dapat tercukupi?

Dengan ketersediaan lahan yang hanya tinggal 96.250 hahanya mampu menghasilkan 288.750 ton. Dengan demikian, surplus beras provinsi Bengkulu hanya 75.750 ton yang jika dikonversikan kedalam persen sebesar 26%. Angka ini mengartikan bahwa apabila terjadi gagal panen ditahun berikutnya maka surplus tersebut hanya dapat di konsumsi oleh 26% penduduk provinsi Bengkulu saja, sedang 84% persen lagi akan mengalami kelaparan atau kekurangan pangan.

Angka tersebut juga memperlihatkan bahwa tingkat ketahanan pangan kita masih sangat rendah, dan angka-angka itu pula mengisyaratkan bahwa pemerinta provinsi bengkulu setidaknya harus siap mengimpor beras sebesar 84% apabila terdapat gagal panen. Jika luasan persawahan semakin berkurang dan berkurang maka mungkin saja Bengkulu akan 90% impor beras.

Buka mata, Bengkulu sedang darurat pangan!.


0 comments:

Posting Komentar

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More