Hutan, Tambang, Pemerintah, dan Rupiah.

CUMAKITA.COM: Hutan merupakan penyangga kehidupan manusia. Kehadirannya sangat bermamfaat bagi keberlangsungan siklus kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi. Sumber mata air, habitat berbagai jenis flora dan fauna serta penjaga kelembapan serta daya serap tanah. Hutan berdasarkan fungsinya dibagi menjadi tiga yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Ketiga fungsi itu adalah fungsi pokok hutan.
Pemerintah yang dalam hal ini diberikan kewenangan untuk mengatur, mengurus segala hal yang berkaitan dengan hasil hutan, kawasan hutan. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan seharusnya mampu merealisasikannya dengan prinsip kemakmuran rakyat sesuai dengan isi undang-undang No 41 tahun 1999. Pemerintah juga diberikan kewenangan untuk dapat menetapkan kawasan hutan untuk tujuan tertentu yang bersifat untuk kepentingan umum tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.
Provinsi Bengkulu salah satu provinsi dengan kepemilikan aset kawasan hutan yang cukup luas. 46% dari luasan provinsi ini adalah kawasan hutan, yakni 924.631 Ha. Jika melihat dari presentase luasan kawasan hutan tersebut dapat disimpulkan bahwa provinsi Bengkulu merupakan provinsi yang kecil. Luasannya hanya 1.987.870 Ha1. Hal yang menyedihkan adalah luasan konsesi pertambangan di provinsi Bengkulu telah mencapai 557.4232 Ha lebih luas dari luasan APL provinsi ini. Dengan kata lain ada beberapa konsesi pertambangan masuk kedalam kawasan hutan, seperti hutan lindung dan hutan konversi. Alhasil 118. 699.723 Ha kawasan hutan dirambah.
Berdasarkan data dari Kementerian Kehutanan, Direktorat Jendral Planologi Kehutanan (10 Juli 2014) ada 20 perusahaan yang terindikasi masuk dalam kawasan hutan lindung. Berikut daftar nama perusahaan yang terindikasi masuk ke dalam kawasan hutan lindung :
NONAMA PERUSAHAANKABUPATENSTATUSLUASAN
1.Asa InvestmentBengkulu TengahIUP Eksplorasi1,5858 Ha
2.Asia HamiltonKaurIUP Ekslporasi1042,0422 Ha
3.Asia Bejana Inti AlamSelumaIUP Operasi Produksi45,7988 Ha
4.Belindo Inti AlamBengkulu UtaraIUP Operasi Produksi108,5786
5.Bengkulu Utara GoldBengkulu UtaraIUP Eksplorasi59,1754
6.Bukit SunurBengkulu TengahIUP Operasi Produksi30,147
7.Cakra Bara PersadaBengkulu TengahIUP Operasi Produksi1500, 3927 Ha
8.Dongin IndonesiaSelumaIUP Eksplorasi61,8294 Ha
9.Famiaterdio NagaraSelumaIUP Operasi Produksi94,5839 Ha
10.Famingtevto Bhakti AbadiSelumaIUP Operasi Produksi3,7364 Ha
11.Intermitra Selaras UnggulSelumaIUP Eksplorasi101,394 Ha
12.Jembar Agro LestariKaurIUP Operasi Produksi76,7821 Ha
13.Ferto RejangBengkulu TengahIUP Eksplorasi0,7681 Ha
14.Global KaltimBengkulu UtaraIUP Operasi Produksi0,0599 Ha
15.Kusuma Raya UtamaBengkulu TengahIUP Operasi Produksi950,3608 Ha
16.Laras Sakti MandiriBengkulu UtaraIUP Eksplorasi404,7085 Ha
17.Maha Bara KaryaKaurIUP Eksplorasi36,287 Ha
18.Puguh Sakti PermaiSelumaIUP Eksplorasi94,4591 Ha
19.Syam & Syah Arya Sinergi InvestmentSelumaIUP Eksplorasi50,9904 Ha
20.Tansi Madid EnergiLebongIUP Eksplorasi1.0558 Ha
Kawasan hutan yang menjadi sasaran antara lain Hutan Lindung BT Rajamendara, Hutan Lindung BT Sanggul, Hutan Lindung Bukit Daun, Hutan Lindung BT Sanggul, HPT Air Talo, bahkan PT. Asia Hamilton telah masuk sampai ke dalam Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS)3. Sesuai dengan UU No 61 tahun 2012 tentang Penggunaan Kawasan Hutan maka setiap perusahaan yang masuk dalam kawasan butan harus mendapatkan izin pinjam pakai dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun faktanya dari sekian banyak perusahaan yang masuk kedalam kawasan tersebut hanya ada lima perusahaan yang mendapat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan satu Izin Prinsip4.
Perusahaaan yang mendapat IPPKH:
NONAMA PERUSAHAANLUASAN
1.PT. Bara Indah Lestari1,013.28 Ha
2.PT. Danau Mas Hitam370.00 Ha
3.PT. Ratu Samban Mining128.58 Ha
4.PT. Bukit Sunur700 Ha
Perusahaan yang mendapat Izin Prinsip:

NONAMA PERUSAHAANLUASAN
1.PT. Inti Bara Persada200.94 Ha
Jika benar kita menganggap hutan sebagai penyangga kehidupan maka tidak ada tawar menawar. Sangat jelas dalam undang-undang tidak boleh ada perubahan fungsi pokok kawasan hutan, maka tidak ada tambang dalam kawasan hutan!. Pemerintah dengan kewenangannya dengan gampang membuat peraturan-peraturan yang secara laten melegalkan praktik-praktik pengerusakan kawasan hutan. Tetap dengan tameng pemasukan terhadap kas negara, maka izin-izin pun di keluarkan.

IMG_3186
Kerugian Negara
Jika kita coba analisis kerugian negara akibat masuknya pertambangan di dalam kawasan hutan dengan menghitung jumlah tegakan pohon yang terdapat didalam kawasan tersebut yang kemudian di tebang oleh pihak perusahaan pada masa eksplorasi. Terdapat 118. 699.7 Ha kawasan yang dirambah oleh perusahaan, jika kita asumsikan di dalam 1 Ha kawasan hutan dapat menghasilkan 112 kubik kayu meranti, dan 250 kubik kayu campuran (acuan dari penghitungan jumlah tegakan di kawasan HPT Air Majunto yang dirambah oleh PT Agromuko pada tahun 2008), maka perhitungan nya adalah sebagai berikut:
Jumlah keseluruhan kubik X harga perkubik
Kayu Meranti :
112 X 118.699 = 13.294.288 kubik
13.294.288 X Rp 3.000.000 (harga saat ini) = Rp 39.882.864.000.000,-
Kayu campuran:
250 X 118.699 = 29.674.750 kubik
29.674.750 X 1.000.000 (harga saat ini) = Rp 29.674.750.000.000,-
Maka terindikasi jumlah total kerugian negara dari tegakan kayu yang terdapat di dalam kawasan hutan adalah Rp 69.557.614.000.000,-. Provinsi Bengkulu menyumbang kerugian negara sebesar Rp 69 Triliun.

Kerugian Perekonomian Negara
Kerugian perekonomian negara adalah tindakan orang perorang, pejabat negara yang merugikan perekonomian negara (nilai produksi masyarakat), UU No 31 tahun 1999. Dengan masuknya pertambangan di dalam kawasan hutan mengakibat rusaknya daerah tangkapan air sehingga mata air menjadi hilang. Jika sumber mata air hilang maka akan berdampak pada ketersediaan air. Hal ini lah yang menyebabkan sawah-sawah petani kering saat musim kemarau tiba karena debit air semakin berkurang. Seperti sungai Bengkulu yang semakin hari debitnya semakin berkurang akibat aktifitas pertambangan. Salah satu Perusahaan tambang batu bara yang beraktifitas di daerah tangkapan air atau chatment area ini adalah PT. Danau Mas Hitam yang juga mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan seluas 370 Ha.

IMG_2685
Masuknya aktifitas pertambangan di dalam chatment area bukan hanya mengurangi debit air sungai saja tetapi juga membuat keru air-air sungai. Hal ini mengakibatkan ikan-ikan sungai semakin langka ditemukan. Kuantitas ikan-ikan sungai semakin berkurang dewasa ini. Masyarakat desa yang menggantungkan hidupnya dari menangkap ikan di sungai semakin terbebani. Dapat dikatakan bahwa nilai produksi mereka juga semakin berkurang seiring dengan semakin berkurangnya jumlah ikan-ikan sungai tersebut.
Selain itu juga hasil uji kualiatas pada DAS Sungai Bengkulu yang dilakukan oleh Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Bengkulu membuktikan DAS Sungai Bengkulu telah tercemar akibat aktifitas pertambangan. Sungai Bengkulu menjadi sumber PDAM untuk masyarakat di kota Bengkulu. PDAM di kota Bengkulu saat ini hanya layak dipakai untuk mencuci dan mandi, namun tidak lagi layak sebagai air minum. Masyarakat kota Bengkulu harus membeli air yang akan dimasak untuk air minum dan keperluan memasak. Masyarakat yang telah membayar biaya PDAM seharusnya mendapatkan air yang bersih namun tidak, dan harus mengeluarkan uang lagi untuk membeli air isi ulang untuk memenuhi kebutuhan dapur mereka. Benang merah dari masuknya tambang dalam kawasan hutan adalah kurangnya kualitas dan kuantitas air. Hal ini tanpa disadari adalah praktik pengurangan nilai produksi masyarakat.
Hal-hal tersebut diatas secara nominal tidak dapat dihitung berapa rupiah kerugian perekonomian masyarakatnya. Namun hal yang tidak terelakkan adalah kegiatan pertambangan membawa kerugian yang besar, apalagi pertambangan yang masuk didalam kawasan hutan menyebabkan keuangan negara merugi serta nilai perekonomian masyarakat juga turut merugi. Praktik-praktik seperti ini juga sarat dengan tindak pidana korupsi.
PP No 61 tahun 2012
Pemerintah dengan segala kewenangannya sesuai dengan PP No 61 tahun 2012, menerangkan bahwa bupati bertugas untuk mengeluarkan izin prinsip yang kemudian mengajukan permohonan kepada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengeluarkan izin pinjam pakai kawasan hutan. Maka dengan kata lain bupati dan menteri lingkungan hidup dan kehutanan lah yang memiliki kewenangan penuh untuk proses pelepasan hutan. Jika pelepasan kawsan hutan sarat dengan praktik-praktik tindak pidana korupsi maka subjek utamanya adalah bupati setempat serta menteri lingkungan hidup dan kehutanan.
Undang-undang no 23 tahun 2014 yang terabaikan
Sesuai dengan isi undang-undang no 23 tahun 2014, kewenangan penuh diberikan kepada gubernur untuk dapat mencabut semua izin-izin pertambangan yang tidak mengindahkan peraturan. Masuknya beberapa tambang di dalam kawasan hutan telah menjadi rahasia umum. Telah banyak kampanye-kampanye yang dilakukan untuk menginformasikan kepada masyarakat dan pemerintah tentang hal ini. Namun faktanya gubernur tidak juga bergeming dan menindak tegas perusahaan pertambangan yang melakukan praktik jahat tersebut.
Seharusnya ketika praktik jahat ini terkuak maka gubernur dengan segala kewengannya tersebut dapat mencabut semua izin-izin pertambangan. Pencabutan izin tambang yang masuk dalam kawasan hutan adalah bukti keseriusan pemerintah melalui gubernur untuk menjaga keselamatan ekosistem.
Yang menakutkan adalah adanya unsur-unsur kesengajaan dari pemerintah untuk tidak menindak tegas praktik jahat yang dilakukan oleh perusahaan tambang batu bara. Sengaja tambang dibiarkan beraktifitas di dalam kawasan untuk dikemudian hari dengan alasan tambang sudah beroperasi maka jalan terakhir adalah kawasan dilepaskan. Disinilah indikasi terjadinya praktik Tindak Pidana Korupsi (TPK).
Tidak menutup kemungkinan jika hal ini tidak ditindak lanjuti dengan serius oleh pemerintah kita akan kehilangan penyangga kehidupan (hutan). Buffer zone dari taman nasional semakin marak dimasuki tambang, maka saat ini taman nasional berada pada status terancam!.
Hutan hilang, tambang merajelala, pemerintah seenaknya dan tertidur pulas, rupiah hilang begitu saja. (uats)
  
1 Data Biro Pemerintahan Provinsi Bengkulu 2013 di sampaikan pada presentasi Gubernur Bengkulu
2 Data berdasarkan kajian yayasan konsorsium Genesis
3 Data Tim Anti Mafia Tambang (Genesis, Walhi, Akar)
5Data Kementrian Kehutanan, Direktorat Jendral Planologi Kehutanan
Sumber dari Cumakita.Com

0 comments:

Posting Komentar

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More