Kaburnya Tapal Batas Taman Nasional dan Kawasan Penyangganya.

GENESIS BENGKULU- Tapal batas antara kawasan taman nasional dan kawasan penyangganya mengalami kekaburan. Kekaburan ini menjadi cermin kualiatas pengelolahan serta penjagaan dari masing-masing lembaga yang di mandatkan negara untuk memastikan keselamatan kawasan tersebut. Kaburnya tapal batas menjadi pemicu tindakan saling klaim dari masing-masing lembaga.
 Kabupaten Mukomuko berdasarkan Perda No 6 taahun 2012 meniliki luasan kawasan hutan seluas 229.262.000 Ha. Dengan rincian hutan konseravsi (TNKS) 131.341 Ha, Hutan Produksi 12.245 Ha, Hutan Produksi Terbatas 74.167,07 Ha dan Pusat Pelatihan Gajah 587 Ha. Untuk kabupaten Mukomuko, hutan produksi di kelolah oleh Kesatuam Pengelolah Hutan (KPH). KPH dan Balai Besar Taman Nasional bertanggung jawab atas keselamatan kawaaannya maaing-masing.
 Beberapa bulan bersama-sama dengan komunitas untuk mencoba merebut ruang kelolah, menguak berbagai macam kenyataan. Komunitas di desa Lubuk Silandak dan Bukit Makmur merupakan komunitas yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Kerinci Seblat dan Hutan Produksi. Ruang kelolah yang semakin menyempit menyebabkan mereka terpaksa menduduki kawasan hutan negara. Pembukaan hutan banyak dilakukan komunitas di kawasan hutan produksi.
 Kecenderungannya mereka lebih takut dan tidak mau membukan lahan di taman nasional ketimbang hutan produksi.
Mereka bercerita tentang ketidak jelasan tapal batas kawasan. “Batas antara Tanan Nasional dan hutan produksi itu gak jelas yang mana. KPH bilang pohon durian itu masih kawasan HP (di ujung desa, ujung HP, ujung TNKS), orang TNKS juga bilang itu udah masuk kawasannya” ujar kades Bukit Makmur saat pelatihan pemetaan partisipatif, selagi masyarakat yang bukaan lahan nya sudah melewati pohon durian yang di sebut itu ketakutan dan cemas.

Selama ini pihak taman nasional tidak pernah melakukan monitoring di perbatasan kawasan mereka. Tidak pernah memberikan informasi pasti batasan pada masyarakat. “Pernah ada orang yang mengukur dan memasang pancang tapi itu bukan orang taman nasional langsung. Itu masyarakat biasa yanh di suruh oleh orang taman nasional. Sewaktu saya tanya ini benar bayasan nya ya pak terus dia bilang gak apa-apalah pak yang penting terpasang” tambah pak kades.
Dari depan nya bu kades Lubuk Silandak, Nurilis langsung menyambar “iya pak, di desa saya juga pernah datang orang yang masang tapal batas taman nasional waktu saya tanya untuk mastikan benar atau gak ini batasnya dia Cuma bilang ntah bu yang penting kami la kerjo, trus mereka langsung foto-foto” dan kami tertawa sambil miris.

Masyarakat dan kades mulai ketakutan dan pesimis kalau perebutan ruang kelolah melalui kemitraan bersama KPH ini akan gagal jika memang benar pohon durian itu telah termasuk kawasan taman nasional karena ada beberapa orang yang membuka sampai atau bahkan melewati itu.
“Kalau kami tahu itu sudah kawasan taman nasional kami gak akan membuka sampai sana” kata beberapa masyarakat yang juga menjadi peserta pelatihan pemetaan partisipatif.
Kemudian komunitas yang telah diberi pembekalan materi partisipatif akan melakukan praktik pemetaan desa yang hasilnya nanti akan menjadi peta desa Bukit Makmur. Pada praktik pemetaan desa ini KPH mengirimkan dua orang perwakilannya untuk mendampingi.

Komunitas di bagi menjadi tiga kelompok. Ada kelompok yqng mengambil titik di dalam desa, ada juga yang mengambil titik batasan Hutan produksi dan taman nasional di ujung desa.
Hasil titik yang didapatkan kemudian membuat KPH bingung, kenapa plang tanda tman nasional masuk kedalam kawasan mereka. Kami pun tentunya lebih binggung melihat mereka bingung akan tapal batas mereka.

“Itu tapal batas taman nasional masih masuk dalam kawasan produksi” kata tambunan anggota KPH. Pak kades langsung menyatakan ketidak beresan pihak-pihak pengelolah dalam meletakkan tapal batas “nah kan terbukti kalau pengelolah hutan kerjanya asal-asalan, bagaimana mungkin KPH dan taman nasional saling mengaku batas yang sama”.

Kaburnya tapal batas menjadi bukti semrautnya kinerja pengelolah masing-masing kawasan. Monitoring kawasan juga agaknya menjadi hal yang jarang dilakukan sehingga tapal batas menjadi tidak jelas.

hasil eksplor komunitas yang menduduki kawasan hutan negara dan eksplor wilayah perbatasan.

0 comments:

Posting Komentar

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More