LEMBAR FAKTA “Percepatan Penenggelaman Pulau Enggano Lewat Pembangunan Yang Eksploitatif”.

Sebagai sebuah pulau yang berada ditengah samudera Hindia, Enggano berada pada keadaan yang rentan terhadap bencana. Tanaman Manggrove, tutupan hutan, karang, serta pasir di bibir pantai merupakan benteng utama keselamatan pulau ini dari ancaman gelombang.
Luasan wilayah yang hanya 38.000 hektar (data pemetaan partisipatif rakyat Enggano tahun 2002) saat ini Enggano telah menjadi tempat hidup 2800 rakyat. Mereka menggantungkan hidup mereka pada kelestarian lingkungan, kekayaan alam, serta kesetimbangan ekologis. Segala aktivitas termasuk pembangunan yang bersinggungan langsung dengan alam menentukan keselamatan pulau Enggano dan rakyatnya.
Dengan kondisi wilayah yang berada ditengah samudra Hindia, pulau Enggano sangat rentan dengan bencana. Pembangunan yang dilakukan di Enggano tidaklah bisa sama dengan pembangunan yang dilakukan di daerah lainnya. Pemerintah belum memiliki rancangan pembangunan yang cocok terhadap karakteristik alam Enggano.

PROYEK NEGARA YANG MENGANCAM KESELAMATAN.
Transmigrasi merupakan sebuah proyek negara yang bertujuan sebagai pengembangan wilayah, pengentasan kemiskinan, serta pembangunan. Sasaran program transmigrasi merupakan provinsi yang telah padat serta wilayah yang belum padat penduduknya.
Pulau Enggano menjadi salah satu wilayah sasaran dari proyek transmigrasi yang diselenggarakan oleh negara. Hingga sampai saat ini di pulau Enggano telah terlaksana dua kali proyek transmigrasi.
  1. Proyek Transmigrasi I
Proyek transmigrasi I di Enggano terlaksana pada tahun 2000 an. Proyek ini di lakukan di desa Kaana dengan jumlah transmigran sebanyak 600 KK. Proyek transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah ini terbukti gagal. Saat ini lahan yang menjadi proyek transmigrasi di desa Kaana ini terbengkalai.

  1. Proyek transmigrasi II
Setelah proyek transmigrasi pertama ini di laksanakan oleh pemerintah dan gagal, pemerintah kembali melakukan proyek transmigrasi ke II di desa Malakoni. Akan ada 100 KK yang menjadi peserta transmigrasi.

Sampai saat ini proyek transmigrasi masih pada tahap pembangunan 100 unit rumah. Hasil dari pengamatan serta analisis yang dilakukan, pembangunan yang dilakukan tersebut mengesampingkan kaidah-kaidah keselamatan ekologis. Material bangunan seperti pasir, dan batu untuk proyek pembangunan bernilai 9 miliar ini dilakukan dengan mengeruk material lokal Enggano. Kebutuhan pasir untuk penyelesaian proyek ini sebesar 1700 kubik, maka Enggano kehilangan 1700 kubik pasir dengan fungsinya untuk pembangunan yang harus rampung bulan Desember 2015 yang akan datang.
Proyek Ikutan.
Terdapat beberapa proyek ikutan dari proyek transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah. Proyek ikutan ini memberikan kontribusi besar dalam rusaknya ekosistem yang pada akhirnya menjadi ancaman bagi keselamatan lingkungan.
  1. Pertambangan Material (Pasir dan Batu) oleh PT. Kalapa Satangkal Makmur Sejahtera.
Pertambangan pasir yang mendapatkan izin operasi produksi di Enggano merupakan tindakan yang dapat mempercepat penenggelaman pulau Enggano. Pengerukan pasir dilakukan tepat dibibir pantai serta dititik pengerukan lainnya sudah membuat air laut naik kedaratan. Penambangan pasur ini juga semakin mempercepat penumbangan pohon-pohon di pinggiran pantai. Untuk akses aktivitas keluar masuknya kendaraan juga berdampak pada kerusakan hutan pantai, sedikitnya ada lima titik akses hutan pantai yang dibuka guna mengangkut pasir menggunakan mobil.

Modus operandi yang dilakukan PT. Kalapa Satangkal Makmur Sejahtera sebagai perusahaan yang melakukan penambangan skala besar di pulau Enggano adalah dengan cara membayar masyarakat untuk mengambil pasir sebesar Rp 160.000 per truk nya. Modus ini bertujuan untuk mengelabui pihak-pihak yang tidak sepakat dengan kehadiran pertambangan skala besar ini. Penambangan pasir dengan mengandalkan rakyat seperti ini bertujuan untuk menutupi aktivitas pertambangan yang seharusnya sudah tidak boleh berlangsung lagi paskah surat pemberhentian yang diberikan oleh dinas ESDM. Modus operandi ini adalah bentuk sebuah kejahatan yang pada akhirya juga membawa konflik horizontal diantara rakyat Enggano.

Sampai saat ini operasi produksi PT. Kalapa Satangkal Makmur Sejahtera masih berlangsung, terdapat 11 (sebelas) titik pertambangan yang salah satu titik pertambangan tersebut telah digenangi air laut. Pertambangan skala besar serta kejahatannya ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan 100 unit rumah transmigrasi.

Kegiatan pertambangan ini juga merusak kearifan lokal rakyat Enggano. Hutan dipinggiran pantai merupakan sesuatu yang memiliki nilai yang tinggi dan luhur karena akan menjaga mereka dari ancaman bencana, maka dari itu rakyat Enggano dilarang untuk menebangi pohon di pinggiran pantai tersebut. Dengan kata lain pembukaan hutan dipinggiran pantai guna akses pengangkutan pasir oleh PT. Kalapa Satangkal Makmur Sejahtera merusak identitas rakyat Enggano.

12285849_1197523760264881_169996453_n

  1. Penambangan Karang
Melalui hasil observasi yang dilakukan oleh tim Tour Enggano (Aliansi Masyarakat Sipil Penyelamat Enggano) bahwa ada penambangan karang yang dilakukan di pulau Enggano. Informasi yang diterima juga dari rakyat Enggano bahwa kebenaran penambangan karang itu memang ada. Diduga penambangan karang tersebut juga untuk menyelesaikan proyek pembangunan 100 unit rumah transmigran.

  1. Pembukaan Hutan.
Pembukaan hutan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab juga menjadi ancaman bagi Enggano. Tutupan hutan yang semakin berkurang akan merusak Cathment area Enggano. Dampaknya adalah abrasi yang semakin tinggi dan lambat laut pulau Enggano akan tenggelam.

  1. Ekspansi Sawit.
Sampai saat ini terdapat 2 KK yang telah membuka kebun sawit di desa Kayapu. Meski baru 2 KK yang membuka kebun sawit tetapi hal ini mejadi bukti bahwa pulau Enggano tidak luput dari ekspansi sawit.

Ekpansi sawit harus dihentikan karena jahatnya tanaman sawit ini terhadap ekologi juga dapat menjadi penyumbang percepatan penenggelaman pulau Enggano. Karakteristiknya yang rakus air akan membawa dampak buruk bagi rakyat yang juga sampai saat ini masih mengalami kesulitan air bersih.
KEJAHATAN LINGKUNGAN
(Keputusan serta hukum yang Terabaikan)

Aktivitas pertambangan material yang dilakukan oleh PT. Kalapa Satangkal Makmur Sejahtera merupakan bentuk kejahatan terhadap lingkungan serta ilegal secara hukum. Keputusan pencabutan izin sementara yang dilakukan oleh dinas ESDM No. 503.1/1341/ESDM/21.540.5 pada bulan Oktober yang lalu tidak menjadi sebuah instruksi yang bernilai bagi perusahaan tersebut.
Pengabaian keputusan ini juga menjadi bukti bagaimana pemerintah dianggap tidak memiliki kekuatan. Pengabaian ini juga menjadi bukti tidak adanya harmonisasi kebijakan antara lembaga-lembaga yang berwenang. Keputusan yang dikeluarkan oleh dinas ESDM untuk menghentikan pertambangan skala besar untuk menopang proyek pembangunan 100 unit rumah transmigran ini tidak dihiraukan bukan hanya oleh PT. Kalapa Satangkal Makmur Sejahtera, tetapi juga dinas Transmigrasi. Demi penyelesaian proyek yang menggarkan dana 9 miliar yang harus selesai bulan Desember yang akan datang, operasi produksi material batuan dan pasir oleh PT tersebut masih dilanjutkan.
Undang-undang 32 tahun 2009 yang Terabaikan.
Aktivitas pertambangan yang saat ini masih berlangsung telah melanggar undang-undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolahan Lingkungan Hidup (PPLH). Sangat jelas dikatakan pada pasal 3, bunyi : perlindungan dan pengelolahan lingkungan hidup bertujuan untuk:
  1. Melindungi kesatuan negara republik Indonesia dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup (ayat a)
  2. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem (ayat c)
  3. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup (ayat d)
  4. Menjamin pemenuhan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia (ayat g)
Dari paparan diatas maka proses pertambangan yang dilakukan merupakan bentuk kejahatan pelanggaran terhadap undang-undang tersebut.
Undang-undang 27 tahun 2007 Tentang Pengelolahan wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil.
Praktik-praktik eksploitatif yang dipaparkan diatas meruapakan pelanggaran terhadap undang-undang 27 tahun 2007. Bahwa dalam undang-undang tersebut (pasal 35) setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang:
  1. menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan Ekosistem terumbu karang.
  2. menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  3. menebang mangrove di Kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain
  4. melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya;
  5. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya.
Penambangan pasir serta batuan dan karang yang dilakukan oleh PT. Kalapa Satangkal Makmur Sejahtera untuk memenuhi kebutuhan proyek transmigrasi di pulau Enggano secara tegas dan jelas melanggar undang-undang No 27 tahun 2009 serta harus dikenakan sanksi administratif serta pidana sesuai dengan diktum undang-undang tersebut.

0 comments:

Posting Komentar

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More