Warga Minta Usut Perizinan PT. CBS


Selasa 14 juni 2016
Perwakilan dari Forum Masyarakat Rejang Gunung Bungkuk Benteng, Rizal mengatakan, izin underground yang dimiliki pihak CBS tak pernah melibatkan persetujuan masyarakat. Contohnya, izin Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), jelas-jelas masyarakat yang membubuhkan tandatangan penolakan tidak mengakui, sementara perusahaan tetap melanjutkan dengan melegalkan tandatangan daftar hadir.
“Surat penolakan kami yang resmi sewaktu analisa amdal tidak dilanjutkan pihak yang terlibat dalam penetapan izin amdal. Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan dinas terkait. Malah tandatangan kepala desa dan wakil desa yang kebetulan diundang ke Raffles City pada tahap sosialisasi, disulap menjadi tandatangan persetujuan Amdal, apakah itu benar,” jelas Rizal.
Rizal juga menyebutkan pernyataan Kapolda yang mengatakan ada provokator dalam barisan anti tambang CBS. Dia menilai pernyataan Kapolda keliru, malah yang ikut demo adalah warga yang benar-benar menuntut keadilan dan menolak tambang yang membahayakan. “Kami bukan penghasut dan bukan provokator, dan bukan juga anti tambang. Tapi kami mau underground tutup,” tegasnya.
Diakui Kasrawati, pihak perusahaan yang telah mengakui telah mendapatkan sertifikat Clean and Clear (CNC) juga membuat masyarakat bingung. Karena masalah yang ditinggalkan sewaktu membuka open pit belum diselesaikan. “Ada bekas lubang tambang membentuk seperti danau, belum direklamasikan sejak tahun 2012. Bahkan kolam besar ini mengancam warga,” terang Kasra.
Dia melanjutkan, pihak tambang tidak pernah tahu pada tahun 2015 danau bekas galian tambang CBS nyaris merenggut korban jiwa. Pada waktu itu warga Susup mau mencuci kaki di kawasan lubang, tiba-tiba tergelincir dan masuk ke dalam lubang yang membentuk danau.“Harusnya sesuai aturan, bekas lubang sebesar itu harus direklamasi, jangan sampai rusak,” tegas Kasra.
Selaku pendemo yang dituakan kata Badrodin, sudah tahu maksud dan tujuan datang ke PT. CBS. Sama sekali tidak ada pemaksaan atau dihasut orang-orang tertentu. “Saya datang demo dan menjadi korban atas keinginan saya sendiri. Karena sudah jelas Komering masuk titik koordinat PT CBS. Kalau underground dibuka, pasti Komering bisa kena dampaknya,” jelas Badrodin.

Bersamaan itu ditambahkan Indra, kurang sependapat dengan pihak aparat yang berlawanan dengan masyarakat. Karena pada saat terjadinya rusuh, aparat bertugas untuk mengamankan bukan untuk menciderai. “Terus kami warga tidak mau koordinator aksi diburu. Karena beliau tidak bersalah, yang mau demo masyarakat dan bukan Nurdin yang menghasut,” tutur Indra.
(Harian Rakyat Bengkulu)

0 comments:

Posting Komentar

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More